DPRD Kaur: Dari Rp 250 Juta Anggaran Publikasi Hanya Dialokasikan Rp 20 Juta Untuk Seluruh Media Siber


Realita Bengkulu – KAUR. Pada Rabu (06/3), seluruh elemen Pers di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu yakni Media Elektronik, Media Online/Siber, Media Cetak Harian dan Media Cetak Mingguan mengadakan hearing dengan pejabat Humas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaur di ruang kerja Komisi Dua.

Hearing yang dilaksanakan terkait pembahasan anggaran/biaya kegiatan publikasi bidang Pers di Sekretariat DPRD Kaur tahun anggaran 2019. Diketahui, total anggaran publikasi yang dialokasikan oleh pihak DPRD Kaur berkisar Rp 250 Juta pada tahun ini.

Dalam hearing itu juga, anggaran publikasi Rp 250 jt tersebut telah dirincikan oleh pihak Sekretariat DPRD Kaur sebagai berikut:
1. Media Cetak Harian dan Mingguan dianggarkan sebanyak Rp 35 Juta untuk 14 kali publikasi, yang artinya biaya per satu publikasi sebesar Rp 2,5 Juta
2. Media Online/Siber, total Rp 20 Juta yang dianggarkan untuk seluruh media online/siber yang bertugas di Kabupaten Kaur
3. Selebihnya untuk kegiatan Publikasi Pimpinan dan anggota DPRD Kaur sekitar 195 Juta

Mengenai rincian pada poin kedua, dari kalangan Jurnalis media online merasa sangat keberatan dan tidak terima anggaran Rp 20 Juta satu tahun untuk seluruh media online karena dinilai sangat minim. Bahkan, seluruh Jurnalis media online pun menyampaikan untuk tidak menjalin kerjasama (MoU) pada 2019 jika anggaran hanya dialokasikan senilai tersebut.

Selain itu, menurut kalangan Jurnalis media online, anggaran jasa publikasi senilai Rp 20 Juta per tahun untuk seluruh media online tersebut sangatlah tidak masuk akal. Pasalnya, media online hanya bekerja sama di bidang jasa publikasi saja tidak ada langganan kerja sama bulanan (tagihan) seperti media cetak maupun mingguan berupa koran yang rutin dibayarkan.
Kepala Bagian (Kabag) Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Kaur, Drs Arjan meminta seluruh insan pers untuk bersama mengawal proses pengajuan perubahan anggaran dana publikasi yang diharapkan dapat meningkat dan dengan nilai yang layak. Arjan pun menyampaikan, anggaran publikasi sebaiknya dibagi rata 50 persen untuk Media online dan 50 persen untuk media cetak harian maupun mingguan. Terkait diakomodir atau tidak oleh Badan Anggaran DPRD Kaur dan TAPD Pemda Kaur, pihaknya masih belum dapat memastikan. 

“Walaupun dengan anggaran yang minim, kami berharap, tidak mengurangi semangat teman-teman insan pers yang bertugas di Kabupaten Kaur untuk berjuang meminta keadilan dan pemerataan anggaran ini,” tutup Arjan.

Jurnalis: Amir Hamzah
Editor: Selamet Sugiharto

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.