DPRD Provinsi Bengkulu Setujui 2 Raperda Usulan Eksekutif Untuk Dibahas Lebih Lanjut


Realita Bengkulu - BENGKULU. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu melaksanakan Rapat Paripurna ke IV masa sidang ke I tahun sidang 2019, dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang BUMD dan Perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu, Senin (4/3).

Rapat Paripurna langsung dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu Edison Simbolon dan dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Nopian Andusti, perwakilan unsur Forkopimda, unsur OPD, kepala badan, kepala instansi vertikal dan 23 anggota DPRD Provinsi Bengkulu.
Pandangan umum dari Fraksi PDIP yang disampaikan oleh Helmi Paman mengatakan, salah satu tujuan pembentukan BUMD adalah untuk meningkatkan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan menggunakan pendekatan bisnis.

“Hal ini merupakan kebijakan strategis yang akan menciptakan peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha ekonomi dan dapat menopang pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah,” jelas Helmi Paman.
Helmi Paman menambahkan, Raperda tentang BUMD yang diusulkan Gubernur adalah langkah yang tepat.

“Kami Fraksi Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia sependapat dan mendukung Raperda tersebut,” ungkapnya.

Fraksi Partai Demokrat yang disampaikan oleh Bambang Suseno juga memberikan pandangan atas raperda tersebut.
“Berdasarkan peraturan perundang undangan tersebut kami Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Bengkulu sependapat dengan Gubernur namun yang sangat penting Peraturan Daerah yang kita buat bisa dipertanggungjawabkan secara yudridis,” ujar Bambang Suseno.

Sementara dari Fraksi Partai Gerindra Jonaidi SP, berharap adanya perubahan regulasi mengenai pajak.

“Seluruh persoalan tentang mekanisme pemungutan pajak, pelaksanaan penertiban pajak, penetapan sanksi ini dapat dipertimbangkan kembali dan dapat dievaluasi,” sampai Jonaidi SP.

Di sisi lain, Fraksi Keadilan dan Pembangunan yang disampaikan oleh Jani Hairin meminta agar perubahan aturan ini memberikan dampak.
“Terutama pada peningkatan pelayanan di sektor pajak daerah,” tutup Jani Hairin.

Selain fraksi-fraksi di atas, pandangan umum juga disampaikan oleh Slamet Riyadi dari Fraksi PAN, Mulyadi Usman dari Fraksi Golkar, Eddy Sunandar dari Fraksi NasDem dan Jauhari Salim dari Fraksi Kebangkitan Nurani. dengan beberapa pandangan yang disampaikan, semua fraksi menyesetujui 2 Raperda untuk di bahas lebih lanjut.(adv)

Editor: Selamet Sugiharto

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.