Pemda Kaur Miliki Surat Perintah Pecat 4 ASN Korupsi


Realita Bengkulu - KAUR. Pemerintah Kabupaten Kaur menerima Surat Edaran dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) RI, pasca proses pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Desember 2018 yang lalu. Isi surat yang dimaksud, yakni Pemerintah Daerah Kaur diperintahkan untuk memecat ASN yang tersandung pidana Korupsi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrah).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kaur, Nandar Munadi, M.Si membenarkan telah menerima surat dari BKN terkait pemberhentian ASN yang tersandung pidana korupsi.

Di jelaskan Nandar, Pemerintah Daerah Kaur memiliki tenggang waktu sampai dengan 31 April 2019, saat ini Pemda Kaur (instansi terkait) sedang mengumpulkan hasil putusan dengan melengkapi data yang diperlukan.

"Saat ini pihak instansi terkait telah saya perintahkan untuk melengkapi seluruh keperluan untuk proses pemecatan. Hingga hari pemberhentian itu, kita harus siap dan lengkap syaratnya agar tidak ada lagi persoalan kedepannya," jelasnya..

Sekda Kaur juga menyampaikan,ASN yang akan diberhentikan dalam waktu dekat berjumlah 4 orang, selain itu berdasarkan data yang diterima, ada 4 orang ASN sedang menjalani Peninjauan Kembali (PK). Kemudian 1 ASN dinyatakan bebas dari jeratan hukum dan diaktifkan kembali sebagai ASN di jajaran Pemerintah Kabupaten Kaur.

Berikut 4 Inisial ASN yang akan diberhentikan di Kaur :
1. BG (Kasus Bidan PTT)

2. DA (Kasus Bidan PTT)

3. AU (Kasus OTT) Takola

4. SO (Kasus Korupsi di BPKAD Kota Bengkulu)

Satu ASN yang akan diaktifkan kembali sebagai ASN adalah saudara Lenusdin, ST selaku PPTK pembangunan Jalan Pondok Pusaka. Lenusdin dinyatakan bebas dari jeratan hukum dan dinyatakan tidak bersalah.

Jurnalis: Amir Hamzah
Editor: Selamet Sugiharto

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.