KONTROL KPK TERHADAP KABINET JOKOWI MENDATANG


Oleh : Nehru Asyikin, SH.,MH

Peneliti Pusat Kajian Hak Asasi Manusia dan Pelayanan Publik Aksa Bumi Yogyakarta

Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Ma’aruf Amin akan diadakan pada Oktober 2019 mendatang. Sebagai Presiden yang terpilih untuk kedua kalinya maka roda pemerintahan masih berada di tangan Joko Widodo. Maka dari itu masyarakat Indonesia masih penasaran nama-nama calon yang masih dirahasiakan itu, siapakah yang akan mengisi jabatan Menteri di kabinet Jokowi selanjutnya.
Keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan agar bisa berjalan efektif Presiden dan Wakil Presiden wajib membentuk kabinet-kabinet sebagai pembantunya dalam menjalankan program-program kerja pemerintah. Kemudian pembentukan kabinet itu harus sudah dibentuk paling lama 14 hari sejak Presiden terpilih mengucapkan sumpah/janji di hadapan lembaga MPR RI

Namun yang menjadi koreksi pada kabinet Menteri di periode pertama tentu menjadi pertimbangan yang tidak boleh dianggap remeh. Masyarakat masih bertanya-tanya terkait beberapa nama Menteri yang masuk dalam daftar hitam KPK. Sebut saja Imam Nahrawi (Menteri Pemuda dan Olahraga) posisinya masih menjadi saksi kasus suap dana hibah Kemenporan kepada Komite Olah Raga Nasional, Enggar Lukito (Menteri Perdagangan) menjadi saksi kasus Bowo Sidik yang mangkir 3 (tiga) panggilan KPK, Lukman Hakim (Menteri Agama) masih dalam pendalaman KPK dalam kasus suap pengisian jabatan tinggi di Kementerian Agama yang diduga uang sebesar Rp 70 juta dari kantor Kepala Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan terakhir yaitu Agus Marham (Mantan Menteri Sosial) mengundurkan diri dari jabatanya sebagai menteri kabinet Jokowi setelah ditetapkan tersangka pada kasus suap proyek PLTU Riau.

Menjadi pertanyaan besar manakala dari ketiga menteri yang saat ini bersinggungan terlalu dekat dengan kasus korupsi dan bahkan selangkah lagi bisa ditetapkan menjadi terangka ternyata masih dipertahankan.

Secara yuridis jika mengacu UU No 39/2008 Pasal 24 Menteri diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden karena mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis, tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut, dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, melanggar ketentuan larangan rangkap jabatan.

Terkait pidana penjara kepada menteri bersangkuatan kemudian Presiden memberhentikan sementara menteri yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Frasa “sementara” cukup rancu sebab Menteri tersebut tidak diberhentikan langsung namun seolah menunggu putusan (vonis) inkrah dari Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Memang senyatanya diperlukan keberadaan KPK untuk mengontrol kembali kabinet selanjutnya. Sebab, meskipun pengangkatan Menteri adalah hak pereogratif Presiden namun memang sebaiknya sebelum pengangkatan bakal calon Menteri harus melibatkan peran KPK karena di nilai tindakan KPK tidak hanya melakukan pengawasan saja tetapi ada tindakan preventif kepada koruptor.

Rekomendasi KPK kepada Presiden

Bentuk dukungan yang nyata dari Presiden kepada KPK adalah memberikan ruang yang intens antara KPK dan dirinya dalam beberapa hal, seperti KPK memberikan rekomendasi nama-nama menteri kepada Presiden yang berhak menduduki jabatan Kementerian. Rekomendasi tersebut berupa riwayat nama bakal calon Menteri.

Sebetulnya KPK melalui Wakil KPK Saut Situmorang pernah memberikan saran kepada Jokowi terkait pembentukan Kabinet. Dalam pemerintahan periode kedua Jokowi KPK memberikan saran kebijakan zero tolerance (nol toleran) atau bahasa penulis no mercy (tanpa belas kasihan) bagi pelanggaran hukum berupa korupsi yang dilakukan oleh seorang menteri.

Namun koordinasi dengan Presiden belum dilakukan secara empat mata, artinya rekomendasi KPK belum dilakukan secara formal menunggu koordinasi dari Presiden. Rekomendasi dari KPK sebetulnya merupakan tindakan pencegahan agar tidak terjadi lagi penyelewengan keuangan negara di wilayah eksekutif terutama korupsi yang dilakukan oleh seorang menteri. Dari rekomendasi DPR pada saat hak angket dahulu KPK perlu untuk memonitoring siapapun yang nantinya masuk dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sebetulnya sekarang waktu yang tepat antara KPK dan Presiden untuk menjalankan rekomendasi DPR tersebut. Apalagi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LKPHN) sudah memiliki payung hukum melalui Peraturan KPK Nomor 7/2016 berupa rincian harta kekayaan, data pribadi mulai dari penghasilan sampai pengeluaran mengenai harta penyelenggara negara masuk dalam kewenangan KPK.

Tentunya monitoring terhadap pejabat negara terutama bakal calon menteri sudah dapat di baca dengan jelas sampai jabatannya selesai karena data yang diberikan kepada KPK harus benar atas keseluruhan hartanya, sebab apabila laporan tersebut palsu atau dimanipulasi maka calon menteri tersebut dapat diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil laporan ini menjadikan pengawasan KPK dapat berjalan masif terhadap kabinet Jokowi di periodenya yang kedua.

Sehingga koordinasi KPK dengan Presiden dapat kembali dilakukan seperti pada Kabinet Kerja 2014 silam. Sebelum mengumumkan susunan kabinet, Presiden Jokowi sebelumnya telah mngirimkan daftar nama calon menteri ke KPK tepat 3 (tiga) hari sebelum pelantikan dirinya. KPK memeriksa nama tersebut kemudian memberikan nama-nama yang bermasalah dan memberikan saran untuk mengganti bakal calon Menteri tersebut.

Rekomendasi yang memuat penilaian latar belakang, rekam jejak sampai kemampuan di bidangnya dari calon menteri tersebut dapat menjadi pertimbangan Presiden untuk memilah-milah seseorang yang akan membantuya dalam menjalankan roda pemerintahan sampai di 2024 mendatang, tentunya agar menjadi kabinet yang bersih (anti korupsi). Sehingga roda pemerintahan dapat berjalan efektif tanpa membuat gaduh di masyarakat atas korupsi yang terus dipertontonkan.

KPK Mengawal Anggaran

Kebijakan penggunaan anggaran oleh menteri-menteri perlu di awasi oleh KPK. Wilayah pengawasan (controlling) KPK terhadap pengelolaan keuangan negara memiliki fungsi sebagai suatu lembaga ekstra struktural (State Auxiliary Agency) dapat melakukan represif action jika ditemukan indikasi kuat adanya penyimpangan (anomali) terhadap pengelolaan keuangan negara (Adam Setiawan: 2018).

Kewenangan supervisi dan koordinasi KPK dengan beberapa lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan memberikan keleluasan kepada KPK untuk mengawasi perputaran keuangan negara.

Koordinasi dan supervisi sebetulnya dua kenyataan yang ditakuti oleh para pejabat negara. Hal ini disebabkan karena KPK memiliki sifat menekan (represif) atau serta-merta dapat dilakukan saat itu juga dengan meminta segala informasi yang hanya dapat di akses oleh badan-badan tersebut atas penggunaan anggaran yang mencurigakan oleh Menteri.

Sehingga tata kelola keuangan yang dipergunakan oleh menteri dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya dan secara langsung dapat lebih dini mempersempit ruang gerak oknum menteri untuk melakukan korupsi.

Secara sistem sebetulnya sudah baik, namun di sisi lain lembaga KPK butuh pimpinan yang dapat mengkoordinir itu semua. Karena cukup penting kiranya pimpinan yang baru tidak dikendalikan oleh kepentingan yang lain. Hal ini disebabkan paradigma check and balances yang ada pada DPR yaitu mengenai proses uji kelayakan dan kepatutan seleksi pimpinan KPK di pandang sebagai drama untuk membuat KPK terkungkung dalam kepentingan politik.

Namun di luar itu semua, pengawasan KPK dapat dijadikan sebagai ujung tombak dalam mengawal korupsi di wilayah eksekutif dengan bersinergi dengan lembaga-lembaga lain terutama lembaga penjelmaan perwakilan rakyat (DPR) yang memiliki fungsi pengawasan menurut UUD atas anggaran negara. Sehingga tujuan bernegara untuk memajukan kesejahteraan umum dapat segera terwujud.

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.