ACEH TAMIANG – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meresmikan Hunian Sementara (Huntara) bagi warga terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Aceh Tamiang, Kamis (22/1/2026). Peresmian ini menandai komitmen pemerintah dalam penanganan pascabencana yang cepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan.
Komitmen Pemerintah Pasca Bencana
Pembangunan 1.217 unit hunian bagi wilayah terdampak bencana menjadi fokus pemerintah. Huntara di Aceh Tamiang disiapkan agar masyarakat dapat menempati tempat tinggal yang aman dan layak sembari menata kembali kehidupan sosial dan ekonomi mereka.
Dalam sambutannya, AHY menegaskan bahwa rumah adalah kebutuhan paling mendasar. “Rumah adalah segala-galanya bagi masyarakat. Ketika banjir besar dan longsor yang dahsyat menghantam saudara-saudara kita, banyak rumah yang rusak, hancur, bahkan hilang dan hanyut,” ujar AHY dalam keterangannya, Sabtu (24/1/2026).
Penanganan pascabencana dilaksanakan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, tidak hanya berhenti pada masa tanggap darurat, tetapi berlanjut hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. “Oleh karena itu, atas direktif dan kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto, pemerintah-khususnya Kementerian Pekerjaan Umum-berada di depan, di garis terdepan, dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana,” lanjutnya.
Fasilitas Huntara dan Prinsip Pembangunan
Tahap awal pemulihan di Aceh Tamiang meresmikan 84 unit Huntara yang dibangun di atas lahan seluas lebih dari 5.000 meter persegi. Huntara ini terdiri atas tujuh blok, dengan kapasitas 12 keluarga di setiap blok, sehingga dapat menampung 84 kepala keluarga atau sekitar 305 jiwa.
“Di atas lahan kurang lebih lima ribu meter persegi ini dibangun tujuh blok. Setiap blok dapat dihuni oleh 12 keluarga, sehingga total ada 84 keluarga yang dapat menempati Huntara ini,” jelas Menko AHY.
AHY menegaskan bahwa Huntara bukanlah tujuan akhir, melainkan titik awal pemulihan. Pembangunan Huntara dilakukan dengan prinsip build back better, mengedepankan kecepatan, kualitas, keselamatan, dan kenyamanan. “Saya bersyukur karena Huntara ini bukan hanya menyediakan tempat tidur yang lebih layak, melainkan dilengkapi fasilitas pendukung utama, seperti kamar mandi atau toilet, dapur bersama, serta ruang terbuka atau common area untuk warga,” tambahnya.
Pemerintah juga mengoordinasikan pembangunan 163 unit hunian modular di Lubuk Sidup. Standar kualitas hunian di seluruh lokasi harus setara, tanpa pembedaan, karena seluruh warga terdampak memiliki hak yang sama atas hunian yang layak.
Pembangunan hunian dilakukan paralel dengan penyediaan sarana dan prasarana pendukung, seperti air bersih, sanitasi, drainase, listrik, jalan lingkungan, serta akses terhadap layanan dasar termasuk sekolah, puskesmas, dan pasar.
Simbol Kehadiran Negara
Menutup sambutannya, AHY menegaskan bahwa Huntara adalah simbol kehadiran negara dan harapan baru bagi masyarakat terdampak bencana. “Yang terpenting, kita ingin masyarakat bangkit kembali, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara mental dan moral. Ini adalah pesan bahwa negara hadir setiap saat untuk rakyatnya,” tutup AHY.
Bupati Aceh Tamiang, Armia Pahmi, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan pemerintah pusat. “Atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Aceh Tamiang, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Menko AHY, Bapak Menteri Pekerjaan Umum, beserta seluruh jajaran yang telah banyak membantu kami,” ujar Armia.
Pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan verifikasi rumah rusak sebagai dasar pembangunan hunian tetap ke depan.
Dalam kunjungan kerja tersebut, AHY didampingi Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, beserta jajaran Kementerian PU dan Bupati Aceh Tamiang beserta jajaran. Turut hadir Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Nazib Faizal; Staf Khusus Bidang Manajemen dan Kerja Sama Antar Lembaga Agust Jovan Latuconsina; Staf Khusus Bidang Hukum dan Regulasi Sigit Raditya; Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, Herzaky Mahendra Putra; Staf Khusus Bidang Percepatan Pembangunan Irjen Pol Arif Rachman; serta Brigjen Rio Neswan.
