Jakarta – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi, memberikan apresiasi tinggi kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas komitmennya dalam memberikan kesetaraan kesempatan bagi polisi wanita (polwan) untuk memimpin Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (Dit PPA-PPO). Langkah ini dinilai sebagai wujud nyata komitmen Polri dalam upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak.
Komitmen Polri untuk Perempuan dan Anak
“Pertama tentunya kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolri atas komitmennya dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Yang kedua, juga apresiasi karena telah memberikan kesempatan setara kepada para Polwan dengan dibentuknya Dit PPA-PPO di 11 Polda dan juga 22 Satres PPA PPO di tingkat di Polres. Ini adalah sebuah komitmen bagaimana negara hadir untuk bersama-sama memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak,” ujar Arifatul kepada wartawan usai menghadiri peluncuran Dit PPA-PPO di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (21/1/2025).
Arifatul menambahkan, kepercayaan yang diberikan Kapolri kepada polwan untuk memimpin Direktorat PPA PPO, baik di tingkat Mabes Polri maupun di Polres, diharapkan dapat mewujudkan pelayanan yang terpadu. Hal ini penting agar para korban kekerasan mendapatkan kemudahan akses dan pendampingan yang menyeluruh.
“Kami berharap tentunya dengan keberadaan lembaga ini bisa mewujudkan layanan terpadu sebagaimana dari amanat Undang-Undang TPKS. Jadi kita bisa lebih memperkuat kolaborasi kita agar para korban yang mengalami kekerasan ini mendapatkan kemudahan untuk menyelesaikan persoalannya dan mendapatkan pendampingan yang menyeluruh,” tuturnya.
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, turut menyambut baik peresmian Dit PPA-PPO oleh Polri. Ia menilai langkah ini merupakan upaya perlindungan komprehensif bagi masyarakat, khususnya korban perdagangan orang.
“Kementerian P2MI mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi kepada Polri yang pada hari ini secara resmi membentuk Direktorat baru, yaitu Direktorat PPA dan PPO di Mabes Polri maupun di Polres seluruh Polri. Tentu ini sebuah upaya dalam bentuk melakukan perlindungan yang menyeluruh kepada masyarakat. Kami tentu memberikan apresiasi dan selamat atas terbentuknya Direktorat baru ini,” kata Mukhtarudin.
Mukhtarudin juga mengungkapkan bahwa Kementerian P2MI telah menjalin kerja sama dengan Polri dalam upaya perlindungan WNI yang bekerja di luar negeri. Perlindungan ini mencakup seluruh tahapan, mulai dari pemberangkatan hingga penempatan.
“Hari ini juga melakukan MoU dengan Polri dalam konteks penguatan perlindungan bagi para pekerja migran, baik sebelum, maupun sedang, dan ketika, dan purna para pekerja migran. Ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden kepada kami bahwa yang pertama adalah peningkatan kualitas perlindungan pekerja migran Indonesia dari sebelum berangkat, ketika penempatan, dan setelah penempatan. Jadi perlindungan menyeluruh dari negara,” jelasnya.
Kolaborasi Tata Kelola Organisasi
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini, menyatakan bahwa kementeriannya telah berkolaborasi dengan Polri dalam merancang dan membangun tata kelola organisasi yang efektif. Ia menyambut gembira terbentuknya Dit PPA-PPO.
“Dan tentunya kami bersama-sama dengan Polri mendesain organisasi termasuk juga membangun tata kelolanya, bagaimana semua instansi pemerintah supaya bisa berkolaborasi,” ungkap Rini.
Rini menambahkan bahwa persetujuan pembentukan Dit PPA-PPO di 11 Polda dan 22 Polres telah diberikan oleh KemenPAN-RB pada Juni 2025. Ke depan, layanan ini akan terus dikembangkan ke seluruh daerah untuk memastikan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada kelompok rentan, terutama anak-anak dan korban perdagangan orang.
“Dan tentunya tadi juga kami akan terus mengembangkan layanan-layanan ini untuk bisa ada di seluruh daerah untuk memastikan bahwa negara hadir untuk melakukan perlindungan kepada kaum rentan, terutama terhadap perlindungan kepada anak maupun perdagangan orang,” imbuhnya.
