Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan kebanggaannya atas terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB untuk tahun 2026. Ia menilai pencapaian ini merupakan sebuah prestasi luar biasa bagi bangsa.
Prestasi Sejarah Indonesia
“Hari ini kita rebut Presiden Dewan HAM PBB, karena Kementerian HAM. Ini baru 80 tahun Indonesia merdeka, Indonesia memimpin pertama kali lembaga multilateral dunia,” ujar Pigai dalam acara penyerahan aset rampasan oleh KPK di Kementerian HAM, Selasa (6/1/2026).
Pigai juga menyinggung situasi di Venezuela, menyatakan bahwa Indonesia akan memimpin penanganan masalah negara tersebut melalui Dewan HAM PBB.
“Besok yang Venezuela nanti dia yang ini. Putra Indonesia yang akan menangani Venezuela,” tuturnya.
Proses Nominasi dan Rotasi Regional
Sebelumnya, kelompok Asia-Pasifik telah menominasikan Indonesia sebagai calon tunggal untuk posisi Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026. Nominasi ini akan ditetapkan secara resmi dalam Pertemuan Dewan HAM pada 8 Januari 2026.
Jabatan prestisius ini akan diemban oleh Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, Wakil Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa. Dalam perannya, Indonesia akan memimpin jalannya sidang dan seluruh proses Dewan HAM PBB sepanjang tahun 2026.
Indonesia saat ini tengah menjabat sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2024-2026. Berdasarkan mekanisme rotasi kawasan, Grup Asia-Pasifik mendapatkan giliran untuk memegang Presidensi Dewan HAM pada siklus ke-20 tahun 2026. Penetapan Indonesia ini sejalan dengan pengaturan regional yang telah disepakati bersama.
Apresiasi dari Kemenlu
Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, dalam unggahan di akun Instagram resmi Kementerian Luar Negeri RI pada Rabu (24/12/2025), menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan oleh kelompok Asia-Pasifik.
“Indonesia menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kelompok Asia-Pasifik yang telah menominasikan Indonesia sebagai calon tunggal Presiden Dewan HAM PBB 2026,” tulis Sugiono.
Relevansi UU HAM
Dalam kesempatan terpisah, Natalius Pigai juga menekankan pentingnya revisi Undang-Undang HAM agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.
