Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menyambut baik terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB untuk tahun 2026. Ia menilai posisi ini merupakan kesempatan emas bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih signifikan dalam memperjuangkan nilai-nilai HAM di kancah internasional.
Momentum Strategis Politik Luar Negeri Bebas Aktif
Dave Laksono menyatakan bahwa kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB tahun 2026 adalah momentum strategis untuk menegaskan kembali politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. “Komisi I DPR RI memandang bahwa kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB tahun 2026 merupakan momentum strategis untuk menegaskan kembali politik luar negeri kita yang bebas aktif,” kata Dave kepada wartawan, Sabtu (10/1/2026).
Menurutnya, Indonesia harus mampu menjadi penyeimbang yang kredibel di tengah meningkatnya konflik geopolitik global. Ia menekankan bahwa politik bebas aktif bukan sekadar jargon, melainkan prinsip yang memandu diplomasi Indonesia agar tidak terperangkap dalam blok kepentingan tertentu. “Melainkan prinsip yang menuntun diplomasi kita agar tidak terjebak dalam blok kepentingan tertentu, melainkan tetap konsisten memperjuangkan nilai universal, termasuk penghormatan terhadap hak asasi manusia,” ujarnya.
Posisi sebagai Presiden Dewan HAM PBB memberikan Indonesia ruang untuk memperkuat arah kebijakan luar negeri yang berimbang, memperluas jejaring diplomasi, dan meningkatkan posisi tawar di percaturan global. “Dengan posisi tersebut, Indonesia memiliki ruang untuk memperkuat arah kebijakan luar negeri yang berimbang, memperluas jejaring diplomasi, serta meningkatkan posisi tawar dalam percaturan global,” sambung Dave.
Komitmen Nasional dan Pengawasan Independensi
Politikus Partai Golkar ini menegaskan bahwa setiap diplomasi yang diambil akan berpijak pada kepentingan nasional Indonesia, sekaligus mencerminkan komitmen terhadap perdamaian, keadilan, dan penghormatan HAM. “Komisi I DPR RI juga menekankan pentingnya pengawasan agar kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB tidak dimanfaatkan oleh kepentingan geopolitik negara-negara besar. Indonesia harus menjaga independensi sikap diplomasi, sehingga tetap dipercaya sebagai mediator dan penyeimbang di forum HAM global,” ungkapnya.
Dave menambahkan bahwa DPR akan memastikan pemerintah menjalankan mandat ini dengan transparan dan konsisten. Melalui dialog dan evaluasi kebijakan, Komisi I DPR akan berkontribusi dalam memperkuat reputasi bangsa di mata internasional. “Dengan demikian, kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB bukan hanya dimaknai sebagai kesempatan untuk mengartikulasikan kepentingan nasional, tetapi juga sebagai kontribusi nyata bagi komunitas internasional dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan yang universal,” tuturnya.
Indonesia diharapkan dapat menjadi jembatan yang memperkuat dialog antarnegara, mendorong kerja sama multilateral, dan memastikan forum HAM global berjalan secara kredibel, berimbang, dan berpihak pada kemanusiaan. “Indonesia diharapkan mampu menjadi jembatan yang memperkuat dialog antarnegara, mendorong kerja sama multilateral, serta memastikan bahwa forum HAM global berjalan secara kredibel, berimbang, dan berpihak pada kemanusiaan,” imbuh Dave.
Indonesia Resmi Pimpin Dewan HAM PBB 2026
Sebelumnya, Indonesia kembali mendapatkan kepercayaan komunitas internasional untuk memimpin pembahasan agenda HAM global. Indonesia resmi mengemban mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026, bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB. Penetapan resmi ini dilakukan pada Pertemuan Dewan HAM PBB tanggal 8 Januari 2026 di Jenewa, sebagai bagian dari organizational meeting pertama Dewan HAM PBB di tahun 2026.
Indonesia terpilih melalui mekanisme pemilihan di tingkat kawasan oleh negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG). Proses ini merupakan hasil kerja diplomasi yang terkoordinasi dan berkelanjutan dari berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Kementerian Luar Negeri RI secara aktif melakukan pendekatan diplomatik dengan berbagai perwakilan negara sahabat di Jakarta, serta mengoordinasikan seluruh Perwakilan RI di luar negeri.
Jabatan Presiden Dewan HAM PBB akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Sebelumnya, Sidharto pernah menduduki berbagai posisi strategis, termasuk Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN dan Duta Besar RI untuk India dan Bhutan.
