Indonesia resmi mengemban mandat sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB untuk tahun 2026. Penunjukan ini bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB dan menandai pertama kalinya Indonesia memimpin lembaga penting tersebut.
Penetapan di Jenewa
Penetapan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026 dilakukan secara resmi pada Pertemuan Dewan HAM PBB tanggal 8 Januari 2026 di Jenewa. Momen ini bertepatan dengan pelaksanaan organizational meeting Dewan HAM PBB pertama di tahun 2026.
Indonesia terpilih melalui mekanisme pemilihan di tingkat kawasan oleh negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG). Proses ini merupakan hasil dari kerja diplomasi terkoordinasi dan berkelanjutan yang dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
Peran Dubes Sidharto Reza Suryodipuro
Jabatan Presiden Dewan HAM PBB akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Sebelumnya, Sidharto telah menduduki berbagai posisi strategis, termasuk Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN dan Duta Besar RI untuk India dan Bhutan.
Komitmen Imparsial dan Transparan
Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmen Indonesia untuk menjalankan presidensi Dewan HAM PBB secara imparsial, objektif, dan transparan. Kepemimpinan Indonesia akan mengedepankan pembangunan kepercayaan, penguatan dialog lintas kawasan, serta keterlibatan konstruktif seluruh pemangku kepentingan.
Tema presidensi Indonesia, ‘A Presidency for All’, mencerminkan komitmen untuk memperkuat konsensus, meningkatkan efektivitas kerja Dewan, serta menjaga kredibilitas Dewan HAM PBB dalam sistem multilateral.
Rekam Jejak Indonesia
Kepercayaan internasional ini didasarkan pada rekam jejak dan konsistensi peran Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di tingkat internasional. Indonesia telah enam kali menjadi anggota Dewan HAM PBB dan dua kali dipercaya sebagai Wakil Presiden Dewan HAM PBB (2009 dan 2024). Sebelumnya, Indonesia juga pernah menjabat sebagai Ketua Komisi HAM PBB pada tahun 2005.
