Jakarta – Indonesia akan segera mengemban amanah sebagai Presidensi Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk tahun 2026. Jabatan prestisius ini akan dipimpin oleh Duta Besar RI untuk PBB di Jenewa, Sidharto Reza Suryodipuro.
Penetapan di Jenewa
Penetapan resmi Indonesia sebagai Presidensi Dewan HAM PBB dijadwalkan berlangsung hari ini, Jumat (9/1/2026), di Jenewa pada pukul 10.00 pagi waktu setempat. Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Sidharto Reza Suryodipuro, akan menjadi perwakilan utama yang memegang estafet kepemimpinan ini.
Direktur HAM dan Urusan Migrasi Kementerian Luar Negeri RI, Indah Nuria Savitri, menjelaskan bahwa Sidharto Reza Suryodipuro sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN di Jakarta dan pernah menjadi Duta Besar Indonesia untuk India dan Bhutan.
“Kali ini kita akan menjadi presidensi selama satu tahun penuh di mana jabatan tersebut akan dipegang oleh watap kita atau Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Beliau yang sebelumnya menjadi Dirjen Kerja Sama ASEAN di Jakarta dan menjadi Dubes Indonesia untuk India dan Bhutan,” ujar Indah dalam konferensi pers di gedung Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).
Peran Strategis Indonesia
Dengan status sebagai Presidensi, Indonesia akan memiliki peran sentral dalam memimpin seluruh sidang dan proses yang berlangsung di Dewan HAM PBB. Posisi ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga krusial dalam menentukan arah pembahasan isu-isu HAM global.
“Dalam kapasitas kita sebagai presiden, Indonesia akan memimpin seluruh sidang dan proses yang ada di Dewan HAM, tentu saja bersama anggota biro lainnya,” tegas Indah.
Kepemimpinan Inklusif
Indonesia menyambut baik mandat ini dengan rasa hormat dan menyadari tanggung jawab besar yang menyertainya, terutama mengingat dinamika geopolitik dan situasi HAM global yang kompleks saat ini.
Indah menjanjikan bahwa Indonesia akan menjalankan kepemimpinannya dengan pendekatan yang inklusif, sesuai dengan tema “Presidency for All”.
“Ini adalah satu mandat yang sangat prestisius dan tentu saja datang dengan tanggung jawab yang besar juga mengingat situasi dan geopolitik kita cukup berwarna saat ini dan Dewan HAM juga mengalami banyak dinamika. Namun secara khusus dengan tema Presidency for All, kita mencoba untuk menjalankan mandat sebagai Presiden ini dengan pendekatan yang inklusif,” jelas Indah.
Hasil Perjuangan Diplomasi
Posisi sebagai Presidensi Dewan HAM PBB ini bukanlah hadiah, melainkan hasil dari upaya dan perjuangan diplomasi yang gigih dari berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri RI.
“Ini merupakan hasil kerja sama dan hasil upaya perjuangan diplomasi dari semua pihak yang digawangi atau dipimpin oleh Kemlu, teman-teman. Tentu saja presidensi ini bukan, apa namanya, bukan sesuatu yang given, tapi memang perlu diperjuangkan,” pungkas Indah.
