Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menginstruksikan pemerintah daerah (Pemda) untuk proaktif memantau harga bahan pokok di wilayah masing-masing menjelang bulan Ramadan. Instruksi ini dikeluarkan mengingat tingginya potensi lonjakan harga kebutuhan pokok pada periode tersebut.
Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah
Arahan ini disampaikan Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang juga membahas antisipasi kenaikan harga tiket pesawat serta evaluasi dukungan Pemda dalam Program 3 Juta Rumah. Rapat yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, pada hari ini, Senin (19/1/2026), menjadi forum strategis untuk menyelaraskan langkah pencegahan.
“Tolong turun, kumpulkan teman-teman pedagang itu, komunikasikan dengan daerah penghasilnya Pak. Supaya nanti pada saat Ramadan dan Lebaran kenaikan itu tidak terlalu tinggi,” ujar Tomsi dalam keterangan tertulisnya.
Apresiasi Penurunan Harga dan Waspada Komoditas Lain
Tomsi Tohir mengapresiasi adanya penurunan harga pada beberapa komoditas penting seperti telur, daging ayam ras, bawang merah, dan cabai rawit. Namun, ia mengingatkan agar kewaspadaan tetap ditingkatkan terhadap komoditas yang justru mengalami kenaikan harga, seperti bawang putih dan minyak goreng.
Untuk mengatasi kenaikan harga minyak goreng di beberapa daerah, Kemendagri mendorong intervensi melalui penambahan stok Minyakita. Sementara itu, terkait potensi kenaikan harga beras, Tomsi meminta Perum Bulog untuk segera bertindak.
“(Untuk daerah dengan harga beras tinggi) cek ada apa Bulog di sana. Kalau memang betul, kuotanya kurang atau stoknya kurang, tolong dorong,” tegasnya.
Pembelajaran dan Pengendalian Inflasi Berkelanjutan
Dalam rapat tersebut, Tomsi juga menekankan pentingnya bagi seluruh daerah untuk terus belajar dari pengalaman penanganan inflasi yang telah dilakukan. Forum koordinasi ini diharapkan dapat menjadi sarana efektif untuk menemukan solusi terbaik dalam pengendalian harga di tingkat daerah.
Ia mengimbau agar daerah tidak lengah dalam upaya pengendalian inflasi. “Untuk teman-teman daerah, kami minta yang tinggi-tinggi ataupun yang rendah bisa saja menjadi tinggi kalau lengah. Itu kembali lagi, cek lagi, komunikasikan lagi, kontrol lagi ke pasar. Jangan kontrolnya mungkin seminggu sekali, dua minggu sekali, enggak bisa,” tutupnya.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Utama (Sestama) Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Nawandaru Dwi Putra, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Imran, serta pejabat terkait lainnya.
