Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri terus memajukan transformasi digital dalam penegakan hukum lalu lintas dengan mengembangkan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) berbasis drone. Inisiatif ini disebut sebagai bagian dari revolusi udara untuk pemantauan dan penindakan pelanggaran lalu lintas.
Transformasi Digital Penegakan Hukum
Kepala Korlantas Polri, Irjen Pol. Agus Suryonugroho, menjelaskan bahwa Korlantas Polri kini memiliki beragam jenis ETLE, termasuk ETLE statis, ETLE genggam (handheld), dan yang terbaru, ETLE drone.
“ETLE drone itu bagian daripada revolusi (penegakan hukum lalu lintas melalui) udara. Ruang hampa yang kita transformasi menjadi ruang strategis nasional untuk bisa memantau kondisi lalu lintas, termasuk juga penegakan hukum,” ujar Irjen Agus pada Rabu (21/1/2026).
Menurutnya, pengembangan ETLE drone merupakan upaya Korlantas Polri dalam mendukung terciptanya budaya tertib berlalu lintas di masyarakat melalui teknologi digital. Diharapkan, masyarakat akan lebih patuh saat berkendara.
“Ini bagian daripada semangat kita untuk merubah bagaimana revolusi (penegakan hukum lalu lintas melalui) udara melalui transformasi digital. Ini tentunya nanti akan membuat masyarakat patuh berlalu lintas, taat dengan dirinya sendiri karena dipantau dengan alat-alat digital,” jelas Irjen Agus.
Benchmarking dengan Polisi Hong Kong dan Komisi III DPR
Dalam kesempatan yang sama, Korlantas Polri juga menerima kunjungan dari Kepolisian Hong Kong serta anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Kunjungan ini dimanfaatkan sebagai momentum untuk berdiskusi dan melakukan benchmarking terkait pengembangan sistem penegakan hukum berbasis teknologi informasi.
“Hari ini kami senang dan bangga karena Polisi Hong Kong hadir untuk berdiskusi dan benchmarking ke Indonesia. Kami juga mendapat kunjungan dari Komisi III,” terang Irjen Agus.
Dokumentasi Korlantas Polri menunjukkan penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan ETLE drone.
Uji Coba ETLE Drone Berjalan Integratif
Irjen Agus menambahkan bahwa penerapan ETLE drone saat ini masih dalam tahap uji coba. Meskipun demikian, sistem ini telah menunjukkan kemampuannya dalam menjalankan proses penegakan hukum secara terintegrasi, mulai dari menangkap pelanggaran, melakukan konfirmasi, hingga mengirimkan notifikasi kepada pelanggar.
“Walaupun masih uji coba, proses penegakan hukum melalui drone sudah bisa mengeksekusi dari meng-capture, mengonfirmasi, dan bahkan mengirim ke pelanggar. Pelanggar mengakui kesalahannya dan sudah mau membayar menggunakan BRIVA BRI,” pungkasnya.
