Kementerian Sosial (Kemensos) mengambil peran sentral sebagai Koordinator Bidang Sosial dalam Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di wilayah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Fokus utama penugasan ini mencakup pemulihan sosial psikologis, rehabilitasi sarana sosial dan budaya, dukungan pada sektor kesehatan, pendidikan, agama, serta penguatan lembaga sosial masyarakat.
Pendekatan ‘Membangun Lebih Baik dan Tangguh’
Rapat koordinasi Satgas yang berlangsung di Kementerian Dalam Negeri menegaskan komitmen untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan pendekatan ‘membangun lebih baik dan lebih tangguh’. Ketua Tim Pengarah Satgas, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, menekankan pentingnya hal ini. “Kita bukan hanya sekedar membangun seperti semula, tapi kita harus berkomitmen untuk membangun lebih baik dan lebih tangguh, artinya tangguh untuk menghadapi bencana di masa depan,” ujar Pratikno dalam keterangan tertulisnya, Kamis (15/1/2026).
Pratikno juga menyoroti krusialnya data tunggal yang terintegrasi sebagai fondasi seluruh kebijakan dan intervensi lintas sektor. “Misi utamanya adalah mempunyai data tunggal dengan dashboard yang terintegrasi supaya intervensinya akurat dan akuntabilitasnya bisa dijaga maksimal,” tuturnya.
Intervensi Bertahap Kementerian Sosial
Sebagai koordinator bidang sosial, Kemensos melaksanakan intervensi secara bertahap. Tahapan ini meliputi perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, hingga pemberdayaan sosial ekonomi. Hingga akhir Desember 2025, Kemensos telah mendistribusikan 223.146 paket logistik, 118.100 kilogram beras reguler, dan 20.990 paket sembako. Selain itu, 42 dapur umum dioperasikan di wilayah terdampak.
Dukungan logistik diperkuat dengan pengerahan 648 personel Tagana yang melayani lebih dari 110 ribu jiwa. Kemensos juga telah menyalurkan santunan kepada 111 ahli waris korban meninggal dunia dengan total nilai mencapai Rp 1,665 miliar.
Pada aspek rehabilitasi sosial, Kemensos menyalurkan bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) senilai lebih dari Rp 1,54 miliar. Bantuan ini mencakup nutrisi, obat-obatan, perlengkapan belajar, layanan dukungan sosial, layanan kesehatan, kebutuhan pribadi, hingga alat bantu disabilitas, yang disalurkan berdasarkan asesmen kebutuhan.
Penguatan Ekonomi dan Antisipasi Kemiskinan
Untuk fase pemberdayaan sosial, Kemensos tengah menyiapkan program penguatan ekonomi masyarakat terdampak. Pelaksanaan program ini menunggu usulan dari pemerintah daerah dan penetapan dari Kementerian Dalam Negeri selaku Ketua Satgas, dengan tetap mengacu pada data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan mekanisme Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBA).
Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhaimin Iskandar, menyoroti potensi peningkatan kemiskinan akibat bencana di Sumatera. “Jumlah angka kemiskinan akan semakin meningkat. Kontribusi bencana Sumatra kepada kemiskinan di tingkat nasional diperkirakan 0,49 persen, dan kemiskinan ekstrem meningkat 0,20 persen,” katanya. Ia menegaskan bahwa pemulihan ekonomi masyarakat harus didorong melalui intervensi langsung yang mengaktifkan ekonomi lokal. “Cash for work atau program padat karya tunai harus menjadi inti dari seluruh bantuan pemerintah pusat,” tuturnya.
Koordinasi Pusat dan Daerah Kunci Keberhasilan
Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menekankan pentingnya kesepakatan mekanisme kolaborasi lintas pemerintahan. “Ini penting terkait dengan mekanisme kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, terkait dengan pendanaan dan pembangunan infrastruktur yang ada di bawah pemerintah daerah,” ungkap AHY. Ia menambahkan, “Ini harus disepakati sehingga tidak ada overlapping dan semuanya mendapat sentuhan yang proporsional.”
Penegasan Menteri Sosial
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa seluruh upaya pemulihan sosial dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan, sesuai mandat Keppres dan koordinasi Satgas. “Sebagai koordinator bidang sosial, Kementerian Sosial memastikan pemulihan sosial pascabencana berjalan menyeluruh, mulai dari perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, hingga pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat terdampak,” jelas Gus Ipul.
Ia menambahkan bahwa seluruh bantuan sosial Kemensos disalurkan melalui mekanisme yang akuntabel dan berbasis data. “Kami memastikan bantuan sosial disalurkan berdasarkan data yang tervalidasi, melalui usulan pemerintah daerah, validasi Kemendagri, dan data BNPB, sehingga tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan,” tuturnya.
Gus Ipul menutup dengan menyatakan bahwa pemulihan sosial pascabencana tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial masyarakat dalam jangka panjang. “Pemulihan sosial ini kami arahkan untuk membangun kohesi sosial, menjaga keberfungsian masyarakat, dan mendorong kebangkitan sosial ekonomi secara berkelanjutan,” tutupnya.
