Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendesak pemerintah daerah (Pemda) di wilayah Sumatera untuk segera mempercepat persiapan data masyarakat terdampak bencana dan kesiapan lokasi pembangunan hunian tetap (huntap). Langkah ini krusial untuk memastikan penanganan pascabencana berjalan efektif dan tepat sasaran.
Gotong Royong Pembangunan Huntap
Pemerintah, bersama berbagai pihak termasuk Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, tengah berupaya membangun 2.600 unit huntap bagi para korban bencana di tiga provinsi terdampak: Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), dan Aceh. Unit-unit ini diperuntukkan bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan berat atau bahkan hilang akibat bencana alam.
Mendagri Tito Karnavian menekankan bahwa kecepatan pembangunan huntap sangat bergantung pada kesiapan daerah. Kesiapan tersebut mencakup penyediaan data korban yang akurat serta ketersediaan lahan yang memenuhi kriteria clear and clean. Lahan yang dimaksud adalah yang memiliki status hukum jelas, aman, layak secara teknis, tidak menimbulkan dampak lingkungan, serta berlokasi strategis dekat dengan fasilitas sosial seperti pasar, akses logistik, sekolah, dan tempat ibadah.
“Jadi makin cepat menyiapkan lahan yang clear and clean, maka otomatis akan bergerak kita cepat juga. Karena tidak mungkin akan dibangun tanpa clear and clean,” ujar Tito dalam keterangan tertulis, Jumat (26/12/2025).
Groundbreaking dan Koordinasi Lintas Daerah
Berdasarkan data terbaru, groundbreaking pembangunan huntap telah dimulai di beberapa daerah di Provinsi Sumut. Pembangunan di wilayah Aceh dan Sumbar akan segera menyusul seiring dengan pemenuhan kriteria lahan dan kelengkapan data di daerah masing-masing.
“Nah, kemudian kita memang harus bergerak cepat juga untuk ke Aceh (dan Sumbar),” sambung Tito. Ia juga menginstruksikan jajaran Pemda setempat untuk memprioritaskan penyiapan lahan pembangunan, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk memanfaatkan lahan milik pemerintah dalam penanganan pascabencana.
Penanganan Rumah Rusak Ringan dan Sedang
Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk penanganan korban bencana. Skema bantuan juga disiapkan bagi masyarakat dengan kategori rumah rusak ringan dan sedang.
“(Kepada tiga gubernur) tolong segera untuk mengkoordinasikan dengan kepala daerah yang terdampak, bupati, wali kota (untuk kerusakan) yang ringan dan sedang ini secepat mungkin untuk didata by name by address, dan diserahkan kepada BNPB. Supaya BNPB segera untuk verifikasi, setelah itu langsung diberikan (bantuan),” tegasnya.
Pembahasan mengenai percepatan huntap pascabencana di Wilayah Sumatera ini merupakan agenda dari rapat yang dilaksanakan secara virtual dari Wisma Mandiri, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Jakarta, pada Kamis (25/12) kemarin. Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah menteri dan pejabat tinggi, termasuk Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Wakil Kepala BPKP Agustina Arumsari, Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, dan Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy.
