Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menekankan pentingnya pendekatan gotong royong dalam penanganan pascabencana di Aceh. Ia menilai skala dampak bencana di provinsi tersebut jauh lebih berat dibandingkan daerah lain, sehingga memerlukan keterlibatan seluruh kementerian/lembaga (K/L).
Skala Dampak Bencana di Aceh
Pernyataan ini disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR bersama K/L dan Kepala Daerah di Aceh pada Selasa (30/12/2025). Dari total 52 kabupaten/kota terdampak bencana di tiga provinsi, Aceh mencatat jumlah terbanyak.
“Di Aceh, dari 18 [daerah yang terdampak], kita mencatat yang sudah mulai agak lebih baik, artinya ekonominya jalan, pemerintahannya berjalan. Itu indikator yang paling penting. Itu adalah di sebagaimana di slide dari 18 itu ada dikurangi 7, jadi ada 11,” ujar Tito.
Ia menambahkan, masih ada tujuh daerah yang membutuhkan perhatian serius. Tujuh daerah tersebut meliputi Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Timur, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Pidie Jaya, yang baru saja kembali terdampak banjir.
“Kemudian tanpa, mohon maaf, menafikan daerah yang lain. Karena yang daerah lain itu ada pengungsi, iya, tapi relatif recover karena pemerintahannya jalan, ekonominya jalan. Yang paling berat adalah Tamiang, karena Tamiang pemerintahannya belum berjalan efektif dan kemudian ekonomi juga belum berjalan maksimal,” jelasnya.
Perbandingan Pemulihan Antar Provinsi
Sementara itu, daerah Sumatera Utara dilaporkan lebih cepat dalam melakukan pemulihan. Dari 18 daerah yang terdampak, tersisa 5 daerah yang masih memerlukan penanganan. Di Sumatera Barat, dari 16 daerah terdampak, masih terdapat 3 daerah yang perlu perhatian, yaitu Agam, Padang Pariaman, dan Tanah Datar.
Estimasi Anggaran Pemulihan
Untuk penyelesaian pemulihan, diperlukan anggaran sekitar Rp 59,25 triliun. Rinciannya adalah Rp 33,75 triliun untuk Aceh, Rp 13,5 triliun untuk Sumatera Barat, dan Rp 12 triliun untuk Sumatera Utara.
“Dengan meliputi berbagai macam komponen, termasuk masalah kantor desa, kemudian sekolah, kemudian fasilitas kesehatan, jembatan, dan lain-lain. Yang itu mungkin dikeroyok oleh seluruh kementerian lembaga,” sambung Tito.
Fokus Percepatan Pemulihan
Mengenai infrastruktur jembatan, Tito menyebutkan sudah ada banyak kemajuan, meskipun daerah terpencil masih menjadi perhatian. “Alhamdulillah nasional sudah, Medan sudah terkoneksi dengan Banda Aceh, dan itu sangat berarti sekali untuk logistik dibanding pada waktu yang lalu,” katanya.
“Kemudian sekarang untuk masalah percepatan yang perlu kita lakukan adalah pembersihan, nomor satu sekali. Terutama di Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur. Pembersihan ini harus betul-betul dimobilisasi,” tegasnya.
Peran TNI, Polri, dan Upaya Menghidupkan Pemerintahan Daerah
TNI dan Polri telah menambah personel untuk membantu penanganan pascabencana. Pihaknya juga berupaya menghidupkan kembali pemerintahan daerah, khususnya di Aceh Tamiang.
“Tamiang ada Pak Bupati, tapi saya tahu Pak Bupati juga memerintah Kadis juga semua terdampak, anak buahnya juga terdampak, kesulitan. Kemudian yang di ekonomi, kami lihat yang lain sudah hidup, tapi toko-toko, kemudian SPBU, dan lampu listrik yang belum terlalu normal, atau direktur PLN ada di sini, itu adalah Tamiang,” ungkap Tito.
Ia menekankan penanganan Aceh Tamiang harus dilakukan secara bersama-sama. Terlebih, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan mengunjungi Aceh Tamiang pada 1 Januari 2025.
“Jadi Tamiang ini memang harus betul-betul diserang, dikeroyok ramai-ramai supaya secepat mungkin bangkit, apalagi Bapak Presiden akan hadir tanggal 1 (Januari) ke sana,” pungkasnya.
