Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mendesak kepolisian untuk segera mengusut tuntas dugaan teror yang menimpa sejumlah influencer. Para influencer ini diduga menjadi sasaran teror setelah mengkritik penanganan banjir dan longsor di Sumatera.
Seriusi Dugaan Teror, Minta Penyelidikan Tuntas
Pigai menegaskan bahwa setiap dugaan teror harus disikapi secara serius melalui mekanisme hukum yang berlaku. “Terkait maraknya teror yang menimpa influencer, saya minta kepada aparat kepolisian untuk mengusut secara tuntas agar diketahui apa motif dan siapa pelakunya,” kata Pigai, dalam keterangannya, Jumat (02/01/2025).
Ia mengapresiasi kebebasan berpendapat yang dimanfaatkan oleh siapa pun, termasuk para influencer. Namun, Pigai mengingatkan bahwa kritik yang disampaikan terkadang bergeser menjadi serangan pribadi atau institusi. Ia juga tidak menutup kemungkinan adanya pihak yang memanfaatkan narasi tersebut untuk mencari popularitas, seperti menaikkan jumlah pelanggan (subscriber) dan pengikut (follower), serta memicu gangguan kehormatan interpersonal.
Dalam konteks ini, Pigai menilai pentingnya kehati-hatian agar ruang demokrasi tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu. “Saat ini kita menikmati surplus demokrasi, yakni hak berpendapat atas pikiran dan perasaan yang dijamin tanpa adanya protokol lalu lintas. Dalam situasi ini, tidak mungkin institusi, apalagi negara, menghalangi kebebasan tersebut,” tegas Pigai.
Kritik Harus Bertanggung Jawab dan Berbasis Fakta
Pigai mengingatkan para influencer agar dalam menyampaikan kritik tidak serta-merta mem-framing pemerintah sebagai pelaku, terutama karena belum ada pihak yang dapat dipastikan bertanggung jawab tanpa melalui penyelidikan aparat penegak hukum.
Ia menambahkan bahwa kebebasan berpendapat kerap diiringi dengan praktik penggiringan opini menggunakan logika sesat atau logical fallacy, seperti serangan pribadi (ad hominem), manipulasi emosi, generalisasi berlebihan, hingga pengaburan sebab-akibat. Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh pola-pola sesat pikir tersebut dan tetap bersikap rasional serta objektif dalam menilai informasi di media sosial.
Terkait penanganan bencana di Sumatera, Pigai menegaskan bahwa pemerintah telah menunjukkan keseriusan melalui kerja nyata yang sistematis, masif, dan terencana. Pemerintah menjalankan dua tahap utama, yakni tahap tanggap darurat dan tahap pembangunan infrastruktur, sebagai bagian dari upaya pemulihan masyarakat terdampak. “Semua orang tentu tahu dan telah menyaksikan bahwa hampir setiap minggu Presiden datang ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” ujarnya.
Sebagai Menteri HAM, Pigai menolak keras segala upaya framing yang menyudutkan pemerintah sebagai pelaku teror tanpa dasar hukum dan bukti yang sah. Ia menegaskan bahwa jika memang terdapat teror, maka pelakunya bukanlah negara atau aktor pemerintah. Pigai juga menekankan bahwa pemerintah tetap menghormati sikap kritis dan demokratis dari siapa pun, termasuk influencer, namun kritik harus disampaikan secara bertanggung jawab, berbasis fakta, dan tidak dimanipulasi demi kepentingan popularitas semata.
