Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengerahkan siswa dari sekolah kedinasan ke wilayah bencana di Aceh dan Sumatra yang terdampak parah. Presiden mendorong agar para taruna dan praja dapat berkontribusi langsung di lapangan sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
Pernyataan ini disampaikan Tito usai melepas keberangkatan 1.138 Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menuju Kabupaten Aceh Tamiang. “Saya bertemu dan berdiskusi cukup lama dengan Bapak Presiden membahas situasi bencana. Salah satu yang beliau sampaikan, bagus juga kalau sekolah-sekolah kedinasan lainnya bisa turun langsung ke daerah bencana,” ujar Tito pada Sabtu (3/1/2026) di Terminal 1B Bandara Soekarno-Hatta, Banten.
Menurut Tito, Presiden Prabowo melihat keterlibatan sekolah kedinasan sebagai langkah strategis. Para peserta didik memiliki spesialisasi keilmuan yang dapat langsung diaplikasikan untuk mempercepat pemulihan pasca-bencana. Selain itu, keterlibatan ini juga akan memberikan pengalaman praktis yang berharga bagi mereka.
“Misalnya sekolah kedinasan perhubungan bisa melihat langsung dampak bencana terhadap bandara atau pelabuhan. Sekolah kedinasan KKP bisa membantu di wilayah pesisir dan nelayan terdampak,” jelas Tito.
Gagasan ini muncul ketika Tito memaparkan rencana pengiriman Praja IPDN ke Aceh Tamiang. Para praja tidak hanya akan terlibat dalam kerja bakti, tetapi juga membantu memulihkan sistem pemerintahan dan layanan publik di daerah yang terdampak bencana. “Saya sampaikan ini win-win solution. Praja IPDN membantu membersihkan, membangkitkan pemerintahan, sekaligus ini menjadi bagian dari kurikulum dan penilaian mereka,” ucapnya.
Presiden Prabowo, lanjut Tito, memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif pengiriman praja IPDN. Bahkan, Presiden membuka kemungkinan perpanjangan masa penugasan jika kebutuhan di lapangan masih mendesak. “Beliau tanya berapa lama? Saya jawab sebulan. Presiden bilang, kalau perlu diperpanjang, perpanjang,” kata Tito menirukan ucapan Presiden.
Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya percepatan pemulihan infrastruktur dasar di wilayah terdampak bencana. Prioritas pemulihan mencakup jembatan, jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga area pengungsian.
