Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Sulaiman Tanjung, menyuarakan keprihatinannya atas apa yang ia nilai sebagai inkonsistensi sikap Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya. Sulaiman menuding Gus Yahya tidak menunjukkan keseriusan dalam memenuhi kesepakatan islah yang telah dicapai bersama para kiai.
Kritik ini dilontarkan Sulaiman Tanjung menanggapi pernyataan Gus Yahya saat peluncuran Badan Gizi Nasional (BGN) di Jawa Tengah pada Selasa (30/12/2025). Dalam acara tersebut, Gus Yahya menyebut Amin Said Husni sebagai Sekretaris Jenderal PBNU. Pernyataan ini dinilai Sulaiman bertolak belakang dengan sikap Gus Yahya sebelumnya.
Sebelumnya, usai keluar dari kediaman Rais Aam PBNU, Gus Yahya sempat menyatakan bahwa proses islah telah berjalan dan posisi Sekretaris Jenderal PBNU tetap dijabat oleh Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. “Ini yang kami sayangkan. Keluar dari rumah Rais Aam menyampaikan pesan islah dan menyebut Sekjen kembali ke Gus Ipul. Tetapi dalam forum publik di Jawa Tengah justru menyebut nama lain. Ini menunjukkan ketidakkonsistenan sikap,” ujar Sulaiman Tanjung, Rabu (31/12/2025).
Sulaiman menegaskan bahwa perbedaan pernyataan ini bukan sekadar persoalan personal, melainkan menyangkut etika berorganisasi dan kesungguhan dalam menjaga kesepakatan. Ia menekankan bahwa dalam tradisi NU, islah bukan hanya sekadar narasi di hadapan media, melainkan sebuah komitmen moral yang harus tercermin dalam setiap tindakan.
“Kalau pernyataan berubah-ubah, publik tentu menilai bahwa tidak ada iktikad islah yang sungguh-sungguh. Padahal para kiai sudah berusaha keras meredakan situasi melalui berbagai pertemuan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sulaiman mengingatkan pentingnya peran Rais Aam PBNU dalam tata kelola organisasi. Menurutnya, setiap agenda besar jam’iyyah, termasuk penyelenggaraan muktamar, tidak dapat dilepaskan dari otoritas dan kepemimpinan Rais Aam.
“Muktamar itu tidak bisa diselenggarakan tanpa peran dan persetujuan Rais Aam. Karena itu, setiap langkah yang mengabaikan posisi Rais Aam sama saja dengan mengabaikan konstitusi dan tradisi NU,” katanya.
Ia berharap agar seluruh pihak dapat menahan diri, bersikap konsisten, dan menghormati struktur serta keputusan para ulama. Hal ini penting demi menjaga persatuan dan marwah Nahdlatul Ulama sebagai rumah besar umat.
