Partai Demokrat menyatakan sikapnya untuk bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam menentukan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke depan. Sekjen Partai Demokrat, Herman Khaeron, menegaskan bahwa partainya akan berada dalam satu barisan dengan Prabowo dalam menyikapi dinamika Pilkada.
“Demokrat bersama Prabowo dalam penentuan sistem Pilkada ke depan. Partai Demokrat berada dalam satu barisan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi sistem pemilihan kepala daerah,” kata Herman Khaeron dalam keterangannya, Selasa (6/1/2025).
Herman menjelaskan bahwa baik pemilihan kepala daerah secara langsung maupun melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan mekanisme yang sah dalam sistem demokrasi Indonesia. Hal ini mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945.
“Sikap ini berangkat dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah melalui undang-undang. Karena itu, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD merupakan pilihan yang sah dalam sistem demokrasi Indonesia,” jelas Herman Khaeron.
Lebih lanjut, Herman menyatakan bahwa Partai Demokrat memandang pemilihan kepala daerah oleh DPRD sebagai salah satu opsi yang patut dipertimbangkan secara serius. Pertimbangan ini didasarkan pada upaya memperkuat efektivitas pemerintahan daerah, meningkatkan kualitas kepemimpinan, serta menjaga stabilitas politik dan persatuan nasional.
“Demokrat memandang pemilihan kepala daerah oleh DPRD sebagai salah satu opsi yang patut dipertimbangkan secara serius, khususnya dalam rangka memperkuat efektivitas pemerintahan daerah, meningkatkan kualitas kepemimpinan, serta menjaga stabilitas politik dan persatuan nasional,” imbuhnya.
Meskipun demikian, Herman menekankan pentingnya pembahasan yang matang mengenai sistem Pilkada. Ia berharap sistem yang dipilih nantinya dapat mencerminkan semangat demokrasi dan melibatkan partisipasi publik.
“Namun demikian, kami juga menegaskan bahwa Pilkada menyangkut kepentingan rakyat yang luas. Oleh karena itu, pembahasan kebijakan ini harus dilakukan secara terbuka, demokratis, dan melibatkan partisipasi publik, agar setiap keputusan yang diambil tetap mencerminkan kehendak rakyat dan semangat demokrasi,” ujar Herman Khaeron.
Partai Demokrat berkomitmen untuk menjaga prinsip demokrasi, menghormati suara rakyat, dan senantiasa menjaga persatuan nasional, terlepas dari mekanisme Pilkada yang akan ditetapkan.
“Bagi Partai Demokrat, prinsipnya jelas: apa pun mekanisme yang dipilih, demokrasi harus tetap hidup, suara rakyat harus tetap dihormati, dan persatuan nasional harus senantiasa dijaga sebagai fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara,” tutup Herman.
