Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menyatakan partainya akan mendukung wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) asalkan partisipasi publik tetap dijamin secara maksimal. Hal ini disampaikan Sarmuji menanggapi usulan perubahan sistem Pilkada yang belakangan mengemuka.
Partisipasi Publik Tetap Jadi Prioritas
“Golkar akan setuju dengan model pilkada melalui DPRD hanya apabila partisipasi publik tetap berjalan secara maksimal,” ujar Sarmuji kepada wartawan di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Kamis (8/1/2026).
Sarmuji menegaskan bahwa usulan pilkada melalui DPRD ini berbeda dengan sistem yang diterapkan pada era Orde Baru. Ia mengklaim bahwa partainya akan berupaya mengadopsi elemen-elemen terbaik dari pilkada langsung untuk diintegrasikan ke dalam sistem pilkada tidak langsung, jika perubahan tersebut benar-benar terjadi.
“Kami Partai Golkar akan mengambil sisi-sisi terbaik dari pilkada langsung untuk diakomodir, dimasukkan ke dalam sistem pilkada tidak langsung melalui DPRD, itu seandainya nanti terjadi perubahan. Jadi ini sama sekali berbeda dengan pilkada zaman Orde Baru yang partisipasi publiknya hampir nihil,” jelasnya.
Untuk memastikan partisipasi publik tetap terakomodir, Sarmuji menyebutkan beberapa mekanisme yang dapat dipertimbangkan, seperti kampanye langsung dan debat calon kandidat. “Sehingga rakyat tidak ditinggalkan meskipun pemilihannya melalui DPRD, itu desain apa lagi misalkan yang bisa memperkuat partisipasi rakyat ke dalam pemilihan DPRD, nanti akan kita akomodir secara maksimal,” tuturnya.
Komunikasi Informal Antarpartai
Lebih lanjut, Sarmuji mengungkapkan bahwa pembahasan mengenai kemungkinan pilkada melalui DPRD ini telah dilakukan secara informal antarpartai politik.
“Ya, kontak-kontak saja ya (antarparpol). Kontak-kontak, ngobrol-ngobrol informal, tanya-tanya,” imbuhnya, menandakan adanya penjajakan awal mengenai isu strategis ini.
