Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mempercepat verifikasi lanjutan kondisi terkini di 52 kabupaten/kota di wilayah Sumatera yang terdampak bencana. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya menunjuk langsung Tito sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) untuk pemulihan wilayah terdampak bencana.
Fokus Verifikasi dan Indikator Normalitas
Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpinnya secara virtual dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Jumat (9/1/2026), Tito Karnavian menyatakan bahwa rapat tersebut bertujuan untuk mengecek daerah mana saja yang sudah mendekati normal dan mana yang belum. “Rapat ini adalah untuk kita melakukan pengecekan tentang daerah-daerah yang mana yang sudah mendekati normal, daerah mana yang belum normal, sehingga perlu memberikan, kita berikan atensi, artinya yang belum normal ini ya kita akan garap,” ujar Tito.
Sebanyak 52 kepala daerah atau pejabat terkait melaporkan kondisi terkini di wilayah masing-masing kepada Mendagri. Laporan tersebut mencakup aktivasi penyelenggaraan pemerintahan, data kerusakan infrastruktur pendidikan, akses jalan, hingga kondisi ekonomi masyarakat.
Tito menekankan bahwa pemerintah, bersama Kementerian/Lembaga (K/L) serta pihak terkait lainnya, terus bekerja keras melakukan pemulihan. Data yang diperoleh dari rapat ini akan menjadi dasar intervensi pemerintah melalui langkah-langkah teknis.
Ia menjelaskan ada tiga klasifikasi kondisi daerah: normal, mendekati normal, dan belum normal. “Saya berusaha untuk melihat, mencoba untuk membuat semacam patokan, benchmark tentang normality, normalitas. Normalitas ini ada diukur dari pemerintahan serta situasi masyarakat,” kata Tito.
Tito merinci lima variabel untuk mengukur normalitas suatu daerah pascabencana: kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, normalitas layanan publik, akses jalan yang dapat dilalui, geliat perekonomian masyarakat, dan fungsionalitas rumah ibadah.
Strategi Pemulihan Berbasis Data
Data hasil verifikasi ini tidak hanya menjadi acuan strategi pemulihan, tetapi juga akan disampaikan kepada jajaran K/L terkait dalam rapat lanjutan di Banda Aceh. Rapat tersebut rencananya akan dihadiri oleh Wakil Ketua (Waka) DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan jajaran Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI.
“Kita betul-betul bekerja berbasis data. Ini nanti akan menentukan di mana nanti Satgas ini kekuatannya akan dibawa ke mana,” tegas Tito. Ia menambahkan, “Mana (daerah) yang hanya tinggal dipoles, dibantu, nggak terlalu berat, mana yang kira-kira semua kekuatan akan kita tumpahkan ke situ, kira-kira gitu.”
Rakor tersebut turut dihadiri oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta pejabat di lingkungan BPS dan Kemendagri. Hadir pula secara virtual, Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua Satgas, serta jajaran kepala daerah dan pejabat terkait di wilayah Aceh, Sumut, dan Sumbar.
