Partai Demokrat merespons usulan Partai Golkar yang menghendaki pemilihan kepala daerah (pilkada) kembali dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman, menilai usulan tersebut sebagai ajakan serius untuk mendiskusikan persoalan tersebut demi kepentingan negara dan rakyat.
“Pernyataan Ketum Golkar itu harus dipandang sebagai ajakan kepada semua pihak untuk mendiskusikan masalah ini secara serius. Tentu untuk kepentingan negara, dan kepentingan rakyat,” ujar Benny kepada wartawan, Selasa (22/12/2025).
Benny menegaskan bahwa pilkada langsung saat ini merupakan suatu keniscayaan karena merupakan perintah konstitusi dan sejalan dengan kehendak rakyat. Ia menambahkan bahwa pilkada langsung selama ini terbukti berjalan aman dan damai, menandakan kesiapan bangsa dalam berdemokrasi.
“Pilkada langsung selama ini terbukti berjalan aman dan damai. Bangsa kita sudah siap dan matang berdemokrasi. Tidak dipungkiri dalam pilkada langsung terjadi money politics, transaksional-pragmatis. Peran oligarki sangat dominan dalam proses pilkada,” ucapnya.
Meski demikian, Benny mengakui bahwa pilkada langsung tidak sepenuhnya menjamin kualitas pemimpin yang dihasilkan sesuai harapan rakyat. Namun, ia berpendapat bahwa masalah-masalah tersebut seharusnya dikoreksi dan disempurnakan melalui pembuatan Undang-Undang (UU) Pilkada yang lebih komprehensif.
“UU Pilkada harus mampu mencegah hegemoni oligarki dan permainan uang melampaui batas toleransi. UU Pilkada yang disusun harus berorientasi menyelesaikan masalah, bukan sebaliknya,” tegas Benny.
Menanggapi isu politik uang, Benny menyatakan bahwa hal tersebut tidak hanya terjadi dalam pilkada langsung, tetapi juga berpotensi terjadi dalam pilkada tidak langsung.
Sebelumnya, Partai Golkar dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 1 Tahun 2025 menyepakati sejumlah poin, termasuk usulan pilkada melalui DPRD dan pembentukan Koalisi Permanen.
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dalam keterangan tertulisnya pada Minggu (21/12) menyatakan, “Partai Golkar mendorong transformasi pola kerja sama politik dari sekadar koalisi elektoral yang bersifat taktis menuju pembentukan Koalisi Permanen yang ideologis dan strategis, berbasis pada kesamaan platform dan agenda kebijakan.”
Golkar juga mengusulkan Pilkada dilaksanakan melalui DPRD sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan penekanan pada keterlibatan dan partisipasi publik. Rapimnas Golkar juga merekomendasikan perbaikan dalam Pemilu sistem proporsional terbuka di Indonesia.
