Partai Golkar menyelesaikan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 1 Tahun 2025 dengan menghasilkan sejumlah poin kesepakatan penting. Salah satu usulan yang mencuat adalah terkait mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang diusulkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta dorongan untuk membentuk Koalisi Permanen.
Dorongan Koalisi Permanen
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa partainya mendorong transformasi pola kerja sama politik. “Partai Golkar mendorong transformasi pola kerja sama politik dari sekadar koalisi elektoral yang bersifat taktis menuju pembentukan Koalisi Permanen yang ideologis dan strategis, berbasis pada kesamaan platform dan agenda kebijakan,” kata Bahlil dalam keterangan tertulisnya, Minggu (21/12/2025).
Menurut Bahlil, pembentukan koalisi permanen bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional dalam jangka panjang dan menciptakan stabilitas politik selama proses pemerintahan berjalan. “Koalisi Permanen ini tidak hanya dibangun untuk memenangkan kontestasi pemilihan presiden, tetapi dilembagakan sebagai bentuk kerja sama politik yang mengikat di parlemen dan pemerintahan,” jelas Bahlil.
Ia menambahkan, tujuan utamanya adalah memastikan setiap kebijakan strategis pemerintah mendapatkan dukungan politik yang stabil, mempercepat pengambilan keputusan, dan menjaga kesinambungan pembangunan nasional. “Stabilitas politik merupakan prasyarat utama bagi pembangunan berkelanjutan,” tegasnya.
Usulan Perbaikan Sistem Pemilu dan Pilkada
Selain itu, Rapimnas Golkar juga merekomendasikan adanya perbaikan dalam sistem Pemilu proporsional terbuka. Partai berlambang pohon beringin ini mengusulkan agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilaksanakan melalui DPRD.
“Partai Golkar mengusulkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitik beratkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya,” ujar Bahlil.
Terkait pelaksanaan Pemilu secara umum, Golkar merekomendasikan perbaikan dan penyempurnaan sistem proporsional terbuka. “Partai Golkar merekomendasikan perbaikan dan penyempurnaan sistem Proporsional Terbuka dengan memperbaiki aspek teknis penyelenggaraan, penyelenggara, dan tata Kelola untuk mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil,” tambahnya.
Dukungan Kebijakan Luar Negeri dan Bencana
Golkar juga memberikan rekomendasi dukungan fiskal untuk mempercepat proses perbaikan dan pemulihan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pascabencana. Pihaknya juga menyatakan dukungan terhadap arah kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.
Secara khusus, Partai Golkar memberikan apresiasi dan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto. “Secara khusus, Partai Golkar memberikan apresiasi dan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai pemimpin dunia Islam dalam mengatasi krisis kemanusiaan di Gaza untuk perdamaian di Timur Tengah, khususnya Palestina dan Israel, di mana Palestina sebagai negara independen yang merdeka dan berdaulat,” pungkas Bahlil.
