Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), mengapresiasi kemajuan positif dalam persiapan ibadah Haji 1447 Hijriah/2026 Masehi. Ia menyoroti peningkatan kuota petugas haji dari kalangan mahasiswa Indonesia di Timur Tengah dan komitmen percepatan distribusi kartu Nusuk sejak dari embarkasi.
Peningkatan Kuota Petugas Mahasiswa
Berdasarkan laporan Menteri Haji dan Umrah RI, Gus Irfan, kuota mahasiswa di 10 negara Timur Tengah mengalami peningkatan menjadi 133 orang, naik dari 120 orang pada tahun sebelumnya. HNW berharap kuota ini dapat terus bertambah di masa mendatang, seiring dengan minat dan potensi yang ada.
Untuk petugas dari kalangan mukimin, termasuk mahasiswa Indonesia di Arab Saudi, Kementerian Haji (Kemenhaj) melaporkan baru mengangkat 750 petugas. HNW mempertanyakan hal ini kepada Wakil Menteri Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, karena dinilai belum sesuai dengan kesepakatan Komisi VIII pada November 2025. Dahnil memastikan akan ada penambahan dari Tenaga Pendukung Syarikah, yang diingatkan HNW agar benar-benar direalisasikan.
HNW berpesan agar seluruh mahasiswa dan mukimin yang terpilih sebagai petugas haji dapat menjalankan amanah dengan mengoptimalkan kompetensi mereka. “Antara lain di bidang penguasaan bahasa Arab, pemahaman tata cara ibadah haji, serta pengetahuan terhadap budaya dan sistem pelayanan di Arab Saudi, termasuk kekuatan fisik untuk melayani Jamaah Haji Indonesia dengan menjunjung tinggi profesionalitas,” ujar HNW dalam keterangannya, Kamis (22/1/2026).
Percepatan Distribusi Kartu Nusuk
Dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Haji dan Umroh di Kompleks Parlemen, Rabu (21/1), HNW menekankan pentingnya kebijakan pembagian kartu Nusuk. Ia mendorong agar kartu tersebut dapat dibagikan sejak calon jemaah haji masih berada di Indonesia, tepatnya di embarkasi. Hal ini sesuai dengan kesepakatan dalam beberapa rapat kerja terakhir dan diharapkan dapat mempermudah proses keberangkatan jemaah.
Menurut HNW, langkah ini akan menghilangkan trauma dan memberikan kepastian bagi jemaah haji Indonesia untuk dapat langsung beribadah, khususnya di Masjidil Haram. Ia merujuk pada pengalaman tahun 2025 di mana petugas Otoritas Saudi melakukan pengecekan kartu Nusuk secara ketat bagi jamaah yang hendak masuk kawasan Masjid.
Menteri Haji dan Umrah RI terus berupaya agar kartu Nusuk dapat dibagikan lebih awal di embarkasi. “Salah satu perkembangan positif yang disampaikan adalah dua Syarikah yang menjadi penyedia layanan kartu nusuk telah membuka kantor perwakilan di Indonesia, sehingga diharapkan dapat memperlancar koordinasi dan penyelesaian administrasi, dan pembagian kartu nusuk sebelum keberangkatan jamaah calon haji Indonesia ke Saudi Arabia,” jelasnya.
Aspirasi Pembimbing KBIHU
Sebelum rapat kerja dimulai, HNW menyampaikan aspirasi dari para Pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) yang mengeluhkan penolakan pelunasan biaya. Sistem yang ada dianggap menyamakan mereka dengan jamaah biasa, sehingga harus menunggu jeda 18 tahun meskipun sebagian sudah menunaikan ibadah haji sebelum aturan batas tersebut diberlakukan.
HNW menegaskan bahwa hambatan seperti ini seharusnya tidak terjadi. Ia merujuk pada Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang secara tegas mengecualikan ketentuan minimal jeda keberangkatan 18 tahun bagi Pembimbing KBIHU. Ketentuan ini jelas tercantum dalam Pasal 5 ayat 3.
Sebagai penutup, HNW menegaskan bahwa Kementerian Haji mengakui sistem masih memiliki kendala dan berjanji akan melakukan pengecekan agar sesuai dengan aturan. Para Pembimbing KBIHU tetap termasuk dalam kategori pengecualian sesuai proporsi 151 calon jemaah yang mereka bimbing. “Ini kami ingatkan agar tidak terjadi Jamaah Haji Indonesia nantinya tidak menerima bimbingan Ibadah dari para pembimbing, karena bimbingan itu salah satu kunci mereka bisa beribadah haji yang baik dan benar agar memperoleh haji yang mabrur,” pungkasnya.
