Jakarta – Indonesia secara resmi mengemban amanah sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB untuk tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Yusril Ihza Mahendra menegaskan komitmen Indonesia untuk menjalankan peran tersebut dengan prinsip netralitas dan objektivitas.
“Pemerintah RI bersyukur atas terpilihnya Indonesia menjadi Ketua Dewan HAM PBB untuk pertama kalinya pada tahun 2026 ini. Terpilihnya Indonesia secara aklamasi berdasarkan kesepakatan kelompok Asia Pasifik,” ujar Yusril kepada wartawan, Sabtu (10/1/2026).
Ia menambahkan, di bawah kepemimpinan Indonesia, diharapkan dewan tersebut dapat sukses dalam menanggapi dan menangani persoalan-persoalan HAM di dunia secara adil.
Yusril menjelaskan, terpilihnya Indonesia tidak terlepas dari rekam jejak panjang dan konsistensi dalam isu HAM, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sejak awal tahun 2000-an, Indonesia telah aktif berpartisipasi dalam Komisi HAM PBB di Jenewa.
“Saya sendiri sebagai Menteri Kehakiman dan HAM dua kali menghadiri sidang komisi ini di Jenewa ketika kita menghadapi tekanan dalam menghadapi isu pelanggaran HAM berat dalam Peristiwa Santa Cruz dan berbagai peristiwa lain yang terjadi di awal Reformasi tahun 1998,” ungkapnya.
Menurutnya, keterlibatan Indonesia dalam Komisi HAM dan Dewan HAM PBB menunjukkan kredibilitas negara. Hal ini terlihat dari upaya pembangunan HAM di dalam negeri, mulai dari pembentukan Komnas HAM, penyusunan UU Pengadilan HAM, hingga kemudian dibentuknya Kementerian HAM.
“Karena concern kita yang begitu besar terhadap pembangunan di bidang HAM dan kontribusi kita dalam menangani isu-isu HAM di dunia internasional, maka wajar jika RI disepakati menjadi Ketua Dewan HAM PBB,” tuturnya.
Sebelumnya, Indonesia kembali memperoleh kepercayaan komunitas internasional untuk memimpin pembahasan agenda hak asasi manusia global. Penetapan resmi ini bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB.
Dilansir laman resmi Kemlu, Indonesia resmi ditetapkan sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026 pada Pertemuan Dewan HAM PBB tanggal 8 Januari 2026, bertepatan dengan pelaksanaan organizational meeting Dewan HAM PBB pertama pada tahun 2026 di Jenewa. Pemilihan ini merupakan hasil dari kerja diplomasi yang terkoordinasi dan berkelanjutan dari berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
Jabatan Presiden Dewan HAM PBB akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Sebelum menjabat di Jenewa, Sidharto pernah mengemban berbagai posisi strategis, termasuk sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN serta Duta Besar Republik Indonesia untuk India dan Bhutan.
