Isu perombakan kabinet atau reshuffle di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menguat pasca-terpilihnya Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Menanggapi hal tersebut, Partai Golkar dan Partai Demokrat menegaskan bahwa keputusan mengenai reshuffle sepenuhnya berada di tangan presiden.
Golkar: Reshuffle Kewenangan Penuh Presiden
Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menyatakan bahwa partainya konsisten dalam memandang isu reshuffle. Menurutnya, segala keputusan terkait waktu, cakupan, alasan, maupun aspek lainnya dari perombakan kabinet adalah hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
“Golkar konsisten urusan reshuffle menjadi kewenangan penuh presiden baik soal waktu, cakupan, alasan maupun hal lain yang berkaitan dengan reshuffle,” ujar Sarmuji kepada wartawan, Kamis (29/1/2026).
Demokrat: Silakan Jika Itu Kebutuhan Presiden
Senada dengan Golkar, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, juga menyampaikan pandangannya. Ia menegaskan bahwa jika presiden merasa perlu melakukan pergantian menteri atau wakil menteri, hal tersebut sepenuhnya disilakan.
“Urusan menteri atau wakil menteri adalah hak prerogatif presiden. Oleh karenanya apakah ada reshuffle ataupun tidak, diserahkan sepenuhnya kepada presiden,” ucap Herman Khaeron. Ia menambahkan, “Silakan jika itu kebutuhan presiden.”
Thomas Djiwandono Lepas Jabatan Wamenkeu
Thomas Djiwandono sendiri telah resmi dipilih menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) melalui rapat paripurna DPR RI pada Selasa (27/1). Dengan demikian, ia harus melepaskan jabatannya sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu). Hingga kini, posisi Wamenkeu yang ditinggalkan Thomas belum terisi.
Spekulasi Budisatrio Djiwandono Merapat ke Eksekutif
Di sisi lain, muncul pula spekulasi mengenai Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Budisatrio Djiwandono, yang disebut-sebut akan segera bergabung dengan jajaran eksekutif. Celetukan ini pertama kali dilontarkan oleh Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, dalam rapat di DPR pada Senin (26/1).
Menanggapi hal tersebut, Budisatrio Djiwandono menyatakan bahwa saat ini ia masih fokus menjalankan tugasnya sebagai pimpinan Komisi I DPR RI. “Nggak tahu, makanya tanyakan pada Pak Utut. Tugas kita tetap sekarang di Komisi I,” kata Budi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1).
