Pemerintah terus berupaya memenuhi kebutuhan para pengungsi dan relawan pascabencana longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Jelang sepekan pascaperistiwa tragis tersebut, Kementerian Sosial (Kemensos) dilaporkan terus mengirimkan logistik tambahan. Upaya ini juga didukung oleh dapur umum yang beroperasi penuh berkat kolaborasi dengan pemerintah daerah, memproduksi ribuan bungkus makanan siap saji setiap harinya.
Dukungan Penanganan Korban dan Pelayanan Kesehatan
Tim Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana (PSKB) Kemensos tidak hanya fokus pada bantuan logistik. Mereka juga aktif melakukan verifikasi dan validasi data ahli waris korban meninggal dunia. Proses ini krusial untuk memastikan penyaluran santunan duka berjalan lancar dan tepat sasaran. Selain itu, posko kesehatan gabungan telah didirikan. Tim kesehatan dari Sentra Wyata Guna, berkolaborasi dengan unsur terkait, menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi para pengungsi dan petugas yang berada di lokasi bencana.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan komitmen kementeriannya. “Kementerian Sosial menyalurkan bantuan sesuai tahapan tanggap darurat dan melakukan pendataan secara bertahap agar seluruh dukungan dapat disalurkan tepat kepada warga terdampak,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada Kamis (29/01/2026).
Kronologi dan Dampak Longsor Cisarua
Bencana tanah longsor yang memilukan terjadi di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, pada Sabtu (24/01/2026) dini hari, sekitar pukul 02.00 WIB. Peristiwa ini dipicu oleh hujan lebat yang mengguyur kawasan tersebut dalam waktu lama, menyebabkan pergerakan tanah di lereng yang curam. Akibatnya, puluhan rumah warga tertimpa material longsor.
Menurut data sementara yang disampaikan Gus Ipul, longsor ini berdampak pada 34 kepala keluarga (KK) atau 113 jiwa. Jumlah pengungsi tercatat mencapai 184 KK atau 564 jiwa, yang kini menempati aula Kantor Desa Pasirlangu. Hingga kini, 37 korban meninggal dunia telah berhasil diidentifikasi, sementara upaya pencarian terhadap 43 orang lainnya masih terus berlangsung.
Menyadari besarnya dampak bencana, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menetapkan status tanggap darurat sejak 24 Januari 2026 hingga 6 Februari 2026. Penetapan ini menjadi dasar hukum untuk mobilisasi sumber daya penanganan bencana.
Operasional Dapur Umum dan Distribusi Logistik
Untuk memenuhi kebutuhan pangan para pengungsi, Kementerian Sosial bersama Dinas Sosial dan Taruna Siaga Bencana (Tagana) mendirikan dapur umum di SDN 1 Pasirlangu sejak 27 Januari 2026. Dapur umum ini mampu memproduksi sekitar 2.250 bungkus makanan siap saji per hari untuk tiga kali makan. Total produksi pada tanggal 27-28 Januari 2026 mencapai 5.250 bungkus. Selain itu, dapur umum yang dikelola Dinas Sosial dan Tagana Kabupaten Bandung Barat secara terpisah juga memproduksi sekitar 4.500 bungkus makanan per hari, yang diperuntukkan bagi pengungsi, petugas, dan relawan.
Bantuan logistik dari Kementerian Sosial disalurkan dalam tiga tahap. Tahap Tanggap Darurat I meliputi:
- Satu unit tenda serbaguna
- Lima unit tenda keluarga
- 50 lembar tenda gulung
- 200 lembar kasur
- 200 lembar selimut
- 500 paket makanan siap saji
- 400 paket lauk pauk siap saji
- 100 paket makanan anak
- Masing-masing 50 paket sandang anak dan sandang dewasa
- 200 paket family kit
- 200 paket kidswear
Tahap Tanggap Darurat II menyusul dengan bantuan:
- 40 paket sandang dewasa
- 80 paket sandang anak
- 500 paket lauk pauk siap saji
- Tiga lembar tenda gulung
- 84 paket kidswear
- 65 lembar kasur
- 87 lembar selimut
Tahap Tanggap Darurat III menambahkan bantuan berupa satu unit dapur umum lapangan dan satu unit toilet portable.
“Asesmen dan pendataan korban terus dilakukan oleh Kemensos, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat, dan Tagana. Aktivitas pencarian dan pertolongan korban juga masih berlangsung, sementara beberapa ahli waris korban juga masih dalam proses pencarian,” pungkas Gus Ipul.
Penanganan bencana ini melibatkan berbagai unsur, termasuk Direktorat PSKB, BBPPKS Bandung, Sentra Wyata Guna, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat, BPBD Kabupaten Bandung Barat, TNI-Polri, Basarnas, aparat kecamatan dan desa, serta Tagana Kabupaten Bandung Barat.
