Wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD kembali mengemuka setelah Partai Golkar memasukkan usulan tersebut dalam hasil rapat pimpinan nasional (rapimnas) partainya. Menanggapi hal ini, Ketua DPP Partai Gerindra, Prasetyo Hadi, menyatakan dukungannya, dengan alasan mahalnya ongkos politik dalam sistem pilkada langsung yang diterapkan saat ini.
Gerindra Nilai Sistem Pilkada Langsung Punya Banyak Sisi Negatif
Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa partainya telah melakukan kajian mendalam mengenai berbagai sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Ia berpendapat bahwa sistem pilkada langsung memiliki banyak kekurangan yang perlu diperbaiki.
“Semua memiliki pendapat, memiliki pandangan, ada yang menilai kelebihannya, ada yang menilai kekurangannya. Tetapi, kalau kami berpendapat, sekali lagi kami sebagai pengurus partai, salah satu pimpinan di partai, kami berpendapat memang kita harus berani. Harus berani untuk melakukan perubahan dari sistem, manakala kita mendapati bahwa sistem yang kita jalankan sekarang itu banyak juga sisi negatifnya,” kata Prasetyo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).
Ia menyoroti tingginya ongkos politik yang harus dikeluarkan calon kepala daerah, baik bupati, wali kota, maupun gubernur. Selain itu, negara juga menanggung beban pembiayaan yang tidak sedikit untuk penyelenggaraan pilkada secara langsung.
“Misalnya, dari ongkos politik gitu kan, kita semua sekarang tahu bahwa untuk menjadi seorang kepala daerah, baik bupati, wali kota, maupun gubernur, itu ongkosnya sangat besar. Belum dari sisi negara ya, dari sisi negara dalam hal ini mengenai pembiayaannya,” ungkap Prasetyo.
Gerindra Usulkan Pengembalian Sistem Pilkada Lewat DPRD
Berdasarkan kajian internal tersebut, Partai Gerindra secara tegas mendorong penerapan kembali pilkada tidak langsung melalui DPRD.
“Nah, inilah yang kemudian, kalau kajian di kami internal partai Gerindra, kami memang terus terang salah satu yang mengusulkan atau berpendapat bahwa kita berkehendak untuk mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah itu melalui mekanisme di DPRD,” ujar Prasetyo.
Golkar Juga Dorong Pilkada Lewat DPRD
Usulan serupa sebelumnya telah disampaikan oleh Partai Golkar dalam Rapimnas1 Tahun 2025. Selain mendorong pembentukan koalisi permanen yang ideologis dan strategis, Golkar juga mengusulkan agar pilkada kembali dilaksanakan melalui DPRD.
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa usulan ini merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan penekanan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya.
“Partai Golkar mengusulkan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitik beratkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya,” kata Bahlil dalam keterangan tertulis, Minggu (21/12).
Rapimnas Golkar juga merekomendasikan adanya perbaikan dalam sistem pemilu proporsional terbuka di Indonesia.
