Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti penurunan skor dalam sistem Monitoring Center for Strategic Prevention (MCSP) dan Skor Penilaian Integritas (SPI) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Penurunan ini mengindikasikan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Pemkab Bekasi belum berfungsi optimal.
Penurunan Skor APIP dan Pengadaan Barang Jasa
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa pada tahun 2024, skor APIP di Pemkab Bekasi dalam MCSP hanya mencapai angka 65. Angka ini menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatat skor 75.
“Nilai pada area Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam dua tahun terakhir, juga turut mengalami penurunan,” kata Budi kepada wartawan pada Senin (29/12/2025).
Penurunan skor APIP ini sejalan dengan meningkatnya kerawanan korupsi pada sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ). Skor PBJ dalam survei yang dilakukan KPK di Pemkab Bekasi juga menunjukkan tren menurun. Pada tahun 2022, Pemkab Bekasi meraih skor 99 untuk sektor PBJ, namun angka tersebut anjlok menjadi 72 pada tahun 2024.
“Catatan penurunan tersebut masih memperlihatkan bagaimana sektor PBJ yang seharusnya diperkuat dengan pengawasan APIP, belum berjalan dengan baik,” ujar Budi.
Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI)
Lebih lanjut, hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang juga dilaksanakan KPK di Pemkab Bekasi turut mencatat penurunan skor. Pada tahun 2024, Pemkab Bekasi memperoleh skor 68, sedikit menurun dari angka 68,04 pada tahun sebelumnya.
“Demikian halnya dengan area PBJ yang dinilai oleh dimensi komponen internal di lingkungan Pemkab Bekasi. Skor pada 2022 menunjukkan nilai positif mencapai 91. Hanya saja, menurun menjadi 87,26 pada 2023, dan turun signifikan menjadi 62,61 di tahun 2024,” jelasnya.
KPK menekankan bahwa MCSP dan SPI merupakan sistem peringatan dini yang dirancang untuk mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan guna mencegah tindak pidana korupsi.
Momentum Perbaikan Pasca-OTT Bupati Nonaktif
KPK berharap kasus penindakan terhadap Bupati nonaktif Ade Kuswara Kunang dapat menjadi momentum evaluasi menyeluruh bagi Pemkab Bekasi untuk memperkuat sistem pemerintahan daerah.
“KPK berharap penindakan yang dilakukan saat ini dapat menjadi momentum evaluasi menyeluruh bagi Pemkab Bekasi untuk memperkuat sistem roda pemerintahan daerah. Upaya perbaikan tersebut diharapkan bermuara pada pelayanan publik yang semakin berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” papar Budi.
Sebelumnya, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Bekasi pada Kamis (18/12/2025) terkait kasus dugaan suap ijon proyek. Bupati Ade Kuswara Kunang ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima uang ijon proyek sebesar Rp 9,5 miliar.
Selain Ade Kuswara, KPK juga menetapkan ayahnya, HM Kunang, dan Sarjan sebagai tersangka. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa uang tersebut merupakan uang muka untuk jaminan proyek yang rencananya akan digarap tahun depan.
“Total ijon yang diberikan oleh SRJ kepada ADK dan HMK mencapai Rp 9,5 miliar, pemberian uang dilakukan dalam 4 kali penyerahan kepada melalui para perantara,” kata Asep.
Setelah ditetapkan sebagai tersangka pada Sabtu (20/12/2025), Ade Kuswara Kunang sempat menyampaikan permintaan maaf saat digiring menuju mobil tahanan KPK.
