Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, untuk segera melakukan pendataan ulang hunian yang rusak akibat bencana. Langkah ini krusial untuk mempercepat proses pemulihan dan memastikan bantuan tepat sasaran.
Pendataan Rinci untuk Penanganan Optimal
Tito Karnavian menekankan pentingnya pendataan yang dilakukan secara by name by address, mencakup rumah yang mengalami kerusakan ringan, sedang, berat, hingga yang hilang. Menurutnya, data rinci ini akan menjadi dasar fundamental bagi pemerintah dalam merumuskan strategi penanganan selanjutnya.
“Pemerintah bekerja cepat di bawah perintah Bapak Prabowo. Kita semua bergerak, TNI, Polri, BNPB, Basarnas, pemerintah daerah, semua bekerja. Dan sebetulnya masih dalam keadaan tanggap darurat,” ujar Tito dalam keterangan tertulisnya pada Minggu (21/12/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat menghadiri acara groundbreaking pembangunan 103 unit rumah bagi korban bencana di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, pada hari yang sama.
Apresiasi Proses Pemulihan yang Cepat
Berdasarkan pantauan di lapangan, Tito menilai progres pemulihan pascabencana di Tapanuli Utara secara umum berjalan dengan baik. Akses jalan yang sempat terputus kini telah kembali normal, begitu pula dengan sistem kelistrikan yang mulai pulih.
Tito menjelaskan bahwa bencana yang melanda wilayah tersebut didominasi oleh tanah longsor, yang mengakibatkan banyak hunian rusak berat bahkan hilang, serta menimbulkan korban jiwa. Oleh karena itu, ia kembali menegaskan perlunya rekapitulasi data mutakhir agar penanganan dapat dilakukan secara optimal.
“Nah, rusak ringan dan sedang saya minta memang kepada Pak Bupati agar segera direkap by name by address, nama-nama dan lain-lainnya. Supaya enggak salah. Nanti agar direkap, diserahkan kepada provinsi,” imbuhnya.
Bantuan Renovasi dan Pembangunan Ulang
Tito Karnavian merinci bahwa masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan ringan hingga sedang akan diusulkan untuk menerima bantuan biaya renovasi. Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan dan mengurangi kepadatan di lokasi pengungsian.
“Nah, yang rumah yang berat dan hilang, itu akan didukung penuh oleh pemerintah. Untuk pembangunannya apakah dibangunkan di tempat itu juga? Kalau dianggap rawan, direlokasi,” jelasnya.
Sesuai arahan Presiden Prabowo, lanjut Tito, pembangunan ulang rumah yang rusak berat atau hilang akan memanfaatkan lahan milik pemerintah, baik pusat, daerah, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terutama jika lokasi semula dianggap rawan bencana.
Ia memastikan bahwa seluruh proses pemulihan akan dilakukan secepat mungkin demi membantu masyarakat yang terdampak bencana. Tito juga menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak, termasuk Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, atas kontribusinya dalam mempercepat pemulihan melalui pembangunan hunian tetap di sejumlah daerah terdampak.
