Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendesak para kepala daerah di Aceh untuk segera mempercepat proses pendataan rumah yang mengalami kerusakan akibat bencana alam. Langkah ini krusial untuk memastikan penyaluran bantuan tunai bagi warga terdampak dapat berjalan lancar.
Kebutuhan Data Mendesak
Tito Karnavian mengungkapkan bahwa hingga kini tercatat 213 ribu rumah rusak di wilayah Sumatera akibat bencana. Namun, angka tersebut masih bersifat dinamis karena belum seluruh data terkumpul secara akurat. “Tapi semuanya adalah data. Kami sudah beberapa kali rapat dan rekan-rekan kepala daerah selalu yang kami minta tolong bantu cepat datanya, dikoordinir oleh para gubernur, 3 gubernur. Kalau untuk Sumatera Barat sudah cepat, kemudian Sumatera Utara juga datanya sudah banyak yang sudah masuk dari kabupaten,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Bencana di Aceh Tamiang, Aceh, Kamis (1/1/2026).
Mendagri secara khusus menyoroti percepatan pendataan di Aceh. Ia meminta agar proses tersebut dapat dilakukan lebih cepat untuk menghindari keluhan masyarakat terhadap pemerintah. “Namun yang dari Aceh mohon kalau bisa lebih cepat lagi karena jangan sampai masyarakat menyalahkan pemerintah karena tidak cepat. Padahal pemerintah menunggu data itu. Oleh karena itu data ini kuncinya itu pertama kali adalah dari para bupati dan walikota,” tegasnya.
Solusi Pendataan Alternatif
Menyadari banyaknya dokumen penting yang mungkin hilang akibat bencana, Tito Karnavian menawarkan solusi pendataan alternatif. Ia menyarankan agar pendataan dapat mengandalkan informasi dari kepala kampung atau desa yang lebih memahami kondisi riil di lapangan. “Di Langkahan itu dikatakan kami tidak punya data-data, semua KTP KK sudah hilang. Oke kita ambil jalan pintas para kepala kampung saja yang bertanggung jawab. Kepala kampung membuat daftar rumah rusak ringan, rusak sedang, rusak berat yang penting betul-betul diyakini itu dan setelah itu diserahkan kepada Bupati, Bupati kemudian dibantu oleh Kapolres dengan Kajari untuk meng- cross check , tanda tangan tiga-tiganya. Nah ini tidak harus menunggu sampai selesai, tapi bergelombang,” jelasnya.
Data yang telah terverifikasi ini nantinya akan disetorkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk selanjutnya diproses pencairan bantuan tunai secara langsung. Tito memastikan bahwa data susulan tetap akan diterima. “Silakan data masuk kemudian diserahkan ke BNPB nanti BNPB akan share pada sosial langsung dibayarkan. Sehingga kalau nanti ada lagi ternyata belum termasuk daftar tidak apa-apa, disusulkan lagi,” katanya.
Ia menambahkan bahwa penyaluran bantuan untuk rumah rusak ringan dan sedang akan berdampak signifikan dalam mengurangi jumlah pengungsi. “Ini akan berdampak besar ketika yang ringan dan sedang ini diberikan, kami sudah hitung dengan pak gubernur dan pak Wagub, 60% itu akan tidak ada di pengungsian,” ungkap Tito.
Peran Gubernur dan Kepala Daerah
Mantan Kapolri ini menekankan bahwa kecepatan pengumpulan data merupakan kunci utama dalam penanganan bencana yang efektif. Dalam kesempatan tersebut, Tito secara khusus meminta Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), untuk turut mendorong para kepala daerah di Aceh agar segera menyelesaikan pengumpulan data.
“Saya mohon dengan hormat mungkin untuk di Aceh Pak Gubernur, Pak Wagub, bupati-Bupati yang 18 yang terdampak ini secepat mungkin datanya dan kalau tidak ada data KTP-nya, ke kepala kampung saja yang tanda tangan. Yang penting dia tahu karena nanti pertanggungjawabannya ke kepala kampung, setelah itu ke para bupati tanda tangan didampingi oleh Kajari dan Kapolres,” imbaunya.
“Data ini sangat penting supaya BNPB bisa mengeksekusi, Menteri Sosial bisa mengeksekusi, uangnya sudah ada, problemnya hanya masalah data,” pungkas Tito.
