Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melepas secara langsung 1.138 Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk diterjunkan ke Aceh Tamiang, guna membantu percepatan pemulihan pascabencana. Pelepasan dilakukan di Terminal 1B Bandara Soekarno-Hatta, Banten, pada Sabtu, 3 Januari 2026.
Fokus Pemulihan Kantor Publik dan Revitalisasi Ekonomi
Para praja IPDN ini akan difokuskan pada kegiatan pembersihan dan revitalisasi kantor-kantor layanan publik yang terdampak parah oleh bencana. Mendagri Tito Karnavian menyatakan bahwa pengiriman praja ini merupakan wujud gotong royong pemerintah pusat untuk mempercepat normalisasi pemerintahan dan aktivitas ekonomi di daerah yang terdampak.
“Total yang kita kirim ada 1.138 orang. Hari ini kloter pertama 413 orang, besok 414 orang, kemudian 179 orang di kloter ketiga, dan 132 orang sudah lebih dulu berada di lokasi sebagai tim advance,” ujar Tito Karnavian saat pelepasan.
Aceh Tamiang Prioritas Utama Pemulihan
Menurut Tito, Aceh Tamiang dipilih sebagai prioritas karena tingkat kerusakannya yang paling berat dibandingkan daerah lain yang juga terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menekankan bahwa indikator utama pemulihan suatu daerah adalah berjalannya kembali roda pemerintahan dan pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat.
“Dua indikator utama pemulihan itu pemerintahan berjalan normal dan ekonomi hidup kembali. Di Aceh Tamiang, dua minggu lalu dua-duanya belum berjalan optimal,” jelasnya.
Tugas Praja IPDN dan Pengalaman Lapangan
Para praja IPDN akan bertugas selama satu bulan penuh di Aceh Tamiang. Mereka membawa perlengkapan pribadi seperti sekop dan cangkul, serta logistik pribadi. Tugas utama mereka meliputi pembersihan kantor pemerintahan, pendampingan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah yang terdampak, serta membantu mengaktifkan kembali layanan publik yang terganggu.
“Senjata mereka itu bukan senjata apa-apa, tapi alat pembersih. Kita ingin pemerintahan kabupaten bisa segera berjalan normal,” tegas Tito.
Selain fokus pada kantor layanan publik, praja IPDN juga akan diterjunkan untuk membantu memulihkan lebih dari 200 desa yang belum beroperasi secara optimal pascabencana.
Bagian dari Kurikulum Akademik IPDN
Mendagri menambahkan bahwa penugasan ini merupakan bagian integral dari kurikulum IPDN dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN). Pengalaman lapangan ini juga akan menjadi komponen penting dalam penilaian akademik para praja.
“Ini kuliah kerja nyata yang betul-betul nyata. Mereka berhadapan langsung dengan masalah riil di lapangan dan ini jadi pengalaman luar biasa bagi mereka,” pungkasnya.
