Bojonegoro, 22 Januari 2026 – Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menekankan urgensi penguatan akurasi dan pemutakhiran data sosial hingga ke tingkat desa. Langkah ini krusial untuk menjangkau warga yang selama ini luput dari perhatian negara, atau yang ia sebut sebagai the invisible people.
Gus Ipul menyatakan bahwa tantangan utama dalam perlindungan sosial bukanlah semata pada program, melainkan pada ketepatan sasaran. Oleh karena itu, perbaikan data menjadi fondasi agar negara dapat hadir secara efektif bagi mereka yang paling membutuhkan.
Pernyataan ini disampaikan Gus Ipul saat membuka Sosialisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di hadapan ratusan kepala desa dan pilar-pilar sosial se-Kabupaten Bojonegoro, yang berlangsung di Pendopo Malowopati Bojonegoro, Jawa Timur, hari ini.
“Kalau datanya tidak benar, kebijakannya pasti tidak tepat. Karena itu saya selalu menekankan pentingnya jihad data, kerja sungguh-sungguh dan berkelanjutan agar warga miskin dan rentan benar-benar terlihat,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis yang diterima pada Rabu (21/1/2026).
Memahami ‘The Invisible People’
Gus Ipul menjelaskan bahwa istilah the invisible people merujuk pada kelompok masyarakat miskin dan rentan yang sering kali tidak tercatat atau terdata secara memadai, sehingga tidak menerima bantuan sosial maupun layanan negara.
Kondisi ini menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto, yang menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah untuk bekerja lebih presisi dalam pendataan.
Ia memaparkan data penerima manfaat sekolah rakyat, yang menunjukkan bahwa kelompok rentan umumnya berasal dari keluarga dengan karakteristik sebagai berikut:
- 60 persen orang tua bekerja sebagai buruh atau tenaga harian lepas.
- 67 persen berpenghasilan di bawah Rp 1 juta per bulan.
- 65 persen memiliki tanggungan keluarga lebih dari empat orang.
Dari sisi pendidikan, tercatat 454 anak tidak atau belum pernah bersekolah dan 299 anak putus sekolah atau tidak lulus. Sebagian dari mereka bahkan terpaksa bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga.
Sementara dari aspek sosial, banyak anak berasal dari keluarga orang tua tunggal dan menghadapi berbagai bentuk kerentanan sosial, termasuk kekerasan dalam rumah tangga.
“Ini adalah warga yang sering kali tidak terlihat oleh sistem. Padahal mereka ada, hidup di sekitar kita, dan justru paling membutuhkan kehadiran negara,” tegas Gus Ipul.
Mandat Konstitusi dan Peran Strategis Desa
Gus Ipul menegaskan bahwa DTSEN disusun berdasarkan mandat konstitusi, undang-undang, serta visi Presiden yang diturunkan melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN dan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Ia menekankan peran strategis kepala desa dan perangkat desa, karena data sosial ekonomi berawal dari desa sebelum diverifikasi secara berjenjang hingga tingkat nasional.
“RT, RW, kepala desa, pendamping sosial, sampai bupati dan wali kota, semuanya punya peran penting. Kalau di hulunya sudah benar, maka di hilir kebijakan juga akan tepat,” tuturnya.
Mekanisme Pemutakhiran Data DTSEN
Pemutakhiran data DTSEN dapat dilakukan melalui dua jalur:
- Jalur Formal: Dimulai dari RT/RW dan musyawarah desa/kelurahan, diverifikasi oleh pendamping sosial dan dinas sosial kabupaten/kota, sebelum ditetapkan ke dalam DTSEN.
- Jalur Partisipasi Masyarakat: Memungkinkan masyarakat mengusulkan maupun menyanggah data secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos, yang kemudian diverifikasi secara berjenjang.
“Masyarakat sekarang bisa ikut mengawal data. Ini bentuk transparansi dan partisipasi publik agar tidak ada yang tertinggal,” kata Gus Ipul.
DTSEN sebagai Dasar Kebijakan dan Sekolah Rakyat
Gus Ipul menjelaskan bahwa DTSEN menjadi dasar penentuan sasaran berbagai kebijakan, termasuk program bantuan sosial (bansos) dan Sekolah Rakyat yang menyasar anak-anak dari keluarga desil 1 dan desil 2.
Proses seleksi Sekolah Rakyat tidak menggunakan tes akademik, melainkan berbasis data DTSEN yang diverifikasi melalui ground check pendamping sosial dan penetapan pemerintah daerah.
Saat ini, 166 Sekolah Rakyat telah beroperasi di berbagai daerah dengan hampir 16 ribu siswa, didukung lebih dari 2 ribu guru dan hampir 5 ribu tenaga kependidikan, termasuk di Kabupaten Bojonegoro.
“Sekolah Rakyat ini bukan soal pintar atau tidak, tapi soal keadilan. Negara hadir untuk anak-anak dari keluarga paling rentan agar mereka punya masa depan,” ujarnya.
Komitmen Pemerintah Daerah Bojonegoro
Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, menyatakan komitmen Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk memperkuat kebijakan berbasis data melalui DTSEN.
Ia menilai kehadiran DTSEN membantu pemerintah daerah lebih objektif dalam menentukan sasaran program.
“Dengan DTSEN, kita tidak lagi bekerja berdasarkan perkiraan. Data ini menjadi pondasi agar kebijakan benar-benar tepat sasaran dan dirasakan masyarakat,” kata Setyo Wahono.
Menurutnya, dukungan terhadap program Sekolah Rakyat sejalan dengan upaya memutus rantai kemiskinan.
“Kami berharap Sekolah Rakyat tidak hanya memberi akses pendidikan, tetapi juga membangun kemandirian keluarga, sehingga masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan sosial,” tutupnya.
