Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang rencananya tetap berjalan di masa libur sekolah Desember hingga awal Januari 2026 mendapat sorotan dari Fraksi PAN DPR. Kapoksi Komisi IX Fraksi PAN, Ashabul Kahfi, menekankan bahwa kelanjutan program ini saat libur harus didasarkan pada kebutuhan riil dan persetujuan orang tua, bukan semata-mata untuk mengejar target serapan program.
Catatan Penting untuk Pelaksanaan MBG Saat Libur
Ashabul Kahfi menyampaikan beberapa catatan krusial yang perlu diperhatikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) jika memutuskan MBG tetap berjalan selama libur sekolah. Pertama, data penerima harus dipastikan akurat dan didukung persetujuan orang tua. Ia merinci perlunya kejelasan mengenai siapa yang akan mengambil makanan di sekolah, apakah perlu diantar, jadwal pengambilan, dan siapa penanggung jawabnya.
Kedua, Standar Operasional Prosedur (SOP) distribusi untuk masa libur harus disederhanakan dan diseragamkan. Ashabul menyarankan agar sejak awal penyaluran MBG sudah mencakup opsi menu siap santap untuk beberapa hari atau penyediaan bahan kering.
“Ketiga, aspek keamanan pangan dan mutu gizi tidak boleh ditawar,” tegas Ashabul. Keempat, pengawasan tidak boleh hanya bersifat administratif di atas kertas. Diperlukan sistem pelacakan yang jelas mengenai penerima, waktu, dan lokasi, serta adanya audit internal dan kanal pengaduan yang responsif jika terjadi masalah.
“Kelima, koordinasi dengan pemerintah daerah dan sekolah sampai level teknis harus solid, karena data anak dan titik layanan ada di daerah. Dan yang tidak kalah penting, komunikasi publik harus jelas. Orang tua harus tahu jadwalnya, mekanismenya, jenis makanan yang diterima, dan ke mana harus menyampaikan keluhan jika ada kendala,” pungkasnya.
Kritik dan Alternatif dari BGN
Sementara itu, Kapoksi NasDem di Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, menyuarakan kritiknya terhadap program MBG yang tetap berjalan di masa libur sekolah. Ia pesimistis banyak anak yang akan bersedia datang ke sekolah hanya untuk mengambil makanan, terutama jika rumah mereka jauh.
“Saya yakin jarang sekali nanti anak yg mau kesekolah cuma sekedar mau ambil makanan satu porsi doang, apa lagi jika rumahnya jauh,” tutur Irma. Meskipun demikian, Irma tidak mempermasalahkan program MBG jika Badan Gizi Nasional (BGN) merasa mampu dan yakin tidak akan ada kendala.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa program MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita akan tetap berjalan seperti biasa. Untuk anak sekolah, setiap Sekolah Penyelenggara Pangan Gizi Gratis (SPPG) perlu melakukan inventarisasi jumlah siswa yang bersedia datang ke sekolah.
Dadan menambahkan bahwa di awal libur sekolah, siswa akan menerima menu siap santap seperti telur, buah, susu, abon, atau dendeng, yang berlaku maksimal selama empat hari. “Untuk sisa hari, jika siswa bersedia datang ke sekolah dibagikan ke sekolah, jika tidak, perlu mulai didata mekanisme delivery ke rumah-rumah atau diambil di SPPG,” ucapnya.
“Kita sedang rancang sistem delivery setelah 4 hari libur,” tambah Dadan, mengindikasikan adanya upaya untuk memastikan program tetap berjalan meskipun siswa tidak hadir di sekolah.
