Jakarta – Komika Pandji Pragiwaksono, melalui kuasa hukumnya Haris Azhar, menyatakan akan menempuh jalur penyelesaian adat terkait kasus dugaan penghinaan terhadap adat Toraja yang menjeratnya. Langkah ini diambil sebagai upaya pemulihan hubungan dengan masyarakat adat setempat.
Penyelesaian Melalui Mekanisme Adat
Haris Azhar menjelaskan bahwa meskipun proses hukum di kepolisian tetap berjalan, terdapat pembicaraan mengenai penyelesaian di tingkat masyarakat lokal Toraja. “Ada di Toraja mekanisme itu. KUHAP kita juga mengakui mekanisme penyelesaian yang ada di masyarakat,” ujar Haris Azhar di Polda Metro Jaya, Senin (09/02/2026).
Ia menambahkan bahwa strategi ini diharapkan dapat memulihkan hubungan baik dengan masyarakat adat yang merasa tersinggung. “Nanti baiknya teman-teman coba cari tahu saja sama tokoh-tokoh adat di Toraja, sana saja,” tuturnya.
Haris Azhar juga mengonfirmasi bahwa belum ada pembaruan signifikan mengenai perkembangan kasus ini. “Belum ada, belum ada. Nanti ada update-nya. Tapi itu nanti ada di Toraja-nya,” katanya.
Pandji Tegaskan Niat Baik
Pandji Pragiwaksono secara konsisten menyatakan bahwa dirinya tidak pernah berniat untuk merendahkan budaya manapun. Sebagai seorang komika yang menghargai keberagaman, ia menyatakan kesiapannya untuk mengikuti seluruh prosedur yang berlaku, baik secara hukum formal maupun hukum adat.
“Intinya adalah ketika ada kesempatan untuk membuka ruang dialog, untuk menciptakan kejelasan, saya akan hadir,” pungkas Pandji Pragiwaksono.
Latar Belakang Kasus
Kasus ini bermula dari video lawas pertunjukan stand-up comedy Pandji Pragiwaksono bertajuk ‘Mesakke Bangsaku’ pada tahun 2013. Materi lawakan mengenai ritual pemakaman di Toraja yang diunggah kembali dan viral di media sosial pada akhir 2025, dinilai oleh sekelompok masyarakat Toraja telah menghina dan merendahkan martabat suku tersebut. Akibatnya, Pandji Pragiwaksono dilaporkan ke Bareskrim Polri.
Pihak Pandji Pragiwaksono saat ini tengah mengupayakan penyelesaian melalui jalur kekeluargaan dan dialog dengan para pemangku adat di Toraja, selain proses hukum yang sedang berjalan.
