Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada 10-12 Januari mendatang. Salah satu agenda penting yang akan dibahas adalah masukan-masukan mengenai sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Masukan Masyarakat dan Struktur Partai Dibahas
Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, menyatakan bahwa rakernas ini akan menjadi forum untuk mendiskusikan berbagai masukan yang telah diterima dari masyarakat, struktur partai, maupun daerah. “Sejauh ini ada masukan-masukan dari masyarakat, dari struktur partai, dari daerah nanti dibahas di rakernas,” ujar Andreas Hugo kepada wartawan, Selasa (6/1/2025).
Andreas juga menyebutkan adanya permintaan audiensi dari perkumpulan Masyarakat Selamatkan Demokrasi yang ingin membahas wacana pilkada melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurutnya, masukan tersebut akan menjadi pertimbangan dalam pembahasan di rakernas. “Masukan-masukan ini nanti dibahas di Rakernas,” tegasnya.
PDIP Bentuk Subkomisi Ekologi
Selain isu pilkada, PDIP juga akan membentuk subkomisi baru dalam rakernas kali ini. Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menjelaskan bahwa subkomisi tersebut akan berfokus pada isu ekologi dan lingkungan. “Ya di dalam rakernas nanti kami membentuk subkomisi tentang ekologi, tentang lingkungan,” ungkap Hasto kepada wartawan di Sekolah PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (29/12).
Demokrat Bersama Prabowo Sikapi Sistem Pilkada
Sementara itu, berkembang wacana mengenai kemungkinan pilkada kembali dipilih melalui DPRD. Partai Demokrat menyatakan sikapnya akan bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam menentukan sistem pilkada ke depan. Sekjen Partai Demokrat, Herman Khaeron, menegaskan posisi partainya. “Demokrat bersama Prabowo dalam penentuan sistem pilkada ke depan. Partai Demokrat berada dalam satu barisan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi sistem pemilihan kepala daerah,” kata Herman Khaeron, Selasa (6/1).
Sikap Partai Demokrat ini menunjukkan adanya pergeseran dibandingkan pernyataan sebelumnya yang masih akan mengkaji usulan pemilihan kepala daerah oleh DPRD.
