Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan sikapnya yang konsisten menolak wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, menyatakan partainya tidak gentar jika harus menjadi satu-satunya kekuatan yang menentang usulan tersebut.
Sikap Teguh PDIP
“Ya, kalau PDI Perjuangan ya di DPR kan itu sendiri. Ya sekarang ini gitu. Kita nggak tahu ke depan kan. Artinya ya itu semua orang juga tahu gitu, artinya posisi PDIP Perjuangan dalam hal ini gitu,” ujar Hugo kepada wartawan pada Jumat (9/1/2026). Ia menambahkan bahwa PDIP siap menghadapi dinamika politik yang ada, bahkan jika pandangan mereka berbeda dengan partai lain.
Hugo juga menyoroti potensi reaksi masyarakat terhadap wacana pilkada lewat DPRD. “Nah, itu kita lihat bagaimana dinamika politik ke depan. Apakah masyarakat juga mau membiarkan saja gitu seperti ini,” katanya, menyiratkan bahwa publik mungkin tidak akan tinggal diam.
Masukan dari Masyarakat Sipil
Penolakan PDIP terhadap pilkada melalui DPRD bukanlah hal baru. Hugo mengungkapkan bahwa partainya telah menerima berbagai masukan dari masyarakat sipil terkait sistem pemilihan kepala daerah. “Ya, dari dulu juga PDIP Perjuangan sendiri juga nggak apa-apa,” ungkapnya, menegaskan bahwa posisi ini sudah lama dipegang teguh oleh partai.
Dalam rangka menyikapi isu krusial ini, PDIP akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada 10-12 Januari 2026 di Ancol. Rakernas tersebut rencananya akan mengundang sejumlah tokoh dari masyarakat sipil untuk bertukar pandangan. “Banyak, kalau sekarang banyak yang memberikan masukan ke PDI Perjuangan. Baru kemarin juga ada beberapa kelompok civil society yang, apa, kita terima di sini, juga dari struktur-struktur partai teman-teman di daerah,” jelas Hugo.
Ia melanjutkan, “Mereka memberikan masukan-masukan, baik yang sifatnya, apa, mengirimkan pandangan-pandangan mereka maupun yang datang langsung ke sini. Nanti di Rakernas kita undang juga ini masyarakat sipil ya yang representasi civil society- lah.” Langkah ini menunjukkan keseriusan PDIP dalam mendengarkan aspirasi publik sebelum mengambil keputusan final mengenai sistem pilkada.
