Pemerintah kembali menegaskan bahwa penanganan bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah dilakukan dalam skala nasional, bukan sekadar prioritas. Penegasan ini disampaikan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya untuk menjawab pandangan sebagian pihak yang masih mendorong penetapan status bencana nasional.
Penanganan Skala Nasional
Teddy menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah bergerak sejak hari pertama bencana terjadi, memobilisasi kekuatan nasional untuk membantu pemulihan di ketiga provinsi tersebut. “Sejak hari pertama, tanggal 26, pemerintah pusat sudah melakukan penanganan skala nasional di 3 provinsi ini. Langsung mobilisasi nasional. Mari kita fokus ke substansinya,” ujar Teddy di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).
Ia menekankan bahwa fokus penanganan saat ini seharusnya tertuju pada upaya membantu korban bencana, bukan pada perdebatan status bencana. “Kemudian yang kedua, masih ada pihak-pihak yang terus saja membahas status bencana nasional. Jadi gini, bencana ini ada di tiga provinsi, ketiganya terdampak, tapi 1-2 minggu ini semua fokusnya hanya ke Aceh,” tambahnya.
Mobilisasi Sumber Daya dan Dana APBN
Lebih lanjut, Teddy merinci pengerahan sekitar 50 ribu personel dari TNI, Polri, BNPB, Basarnas, hingga relawan ke Sumatera. Ia juga memastikan bahwa dana penanganan bencana di ketiga provinsi tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp 60 triliun.
“Disampaikan Rp 60 triliun akan, sudah dikeluarkan, secara berangsur untuk membangun kembali rumah sementara rumah, kemudian tetap fasilitas semuanya, gedung DPRD, kecamatan juga, dan juga langsung seluruh bupati, wali kota 52 itu, diberikan uang cash untuk di hari itu,” jelas Teddy.
Ia menepis anggapan bahwa tanpa status bencana nasional, anggaran tidak akan berasal dari pusat. “Kemudian yang ketiga, dibilang kalau tidak bencana nasional, sarana, prasarana, fasilitas tidak ada dari pusat. Sudah dijawab juga di lapangan, 100 lebih kapal, pesawat, helikopter, sudah ke sana. Ada alat berat dari PU mungkin, totalnya sekitar seribu mungkin. Diangkut dari mana pun di Indonesia ini, diangkut ke sana,” ucapnya.
Pemerintah juga berkomitmen memperbaiki seluruh infrastruktur yang rusak akibat bencana, seperti jembatan dan jalan yang putus. “Semuanya sudah digerakkan ke sana. Perlu waktu, makanya kita sama-sama. Jembatan banyak putus, jalan banyak putus, berangsur-angsur disambung,” kata Teddy.
Penegasan Menko PMK
Penegasan serupa disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno. Ia menyatakan bahwa pemerintah telah menetapkan penanganan bencana di Sumatera sebagai prioritas nasional dengan mengerahkan seluruh sumber daya nasional.
“Di tengah banyaknya tantangan yang kita hadapi, harapan tumbuh dari kerja keras kita bersama, kerja seluruh elemen masyarakat bahu membahu dalam solidaritas, gotong royong dan keseriusan pemerintah yang menetapkan Sumatera sebagai prioritas nasional dengan mengerahkan seluruh sumber daya nasional,” kata Pratikno di lokasi yang sama.
Pratikno mengakui dampak bencana siklon di setiap daerah bervariasi, mulai dari berat hingga cukup berat. Namun, ia menilai penanganan bencana di Sumatera sudah berjalan baik dan menunjukkan kemajuan signifikan berkat kerja keras seluruh komponen bangsa.
“Kalaupun di beberapa wilayah kondisinya masih memprihatinkan, berkat kerja keras seluruh komponen bangsa telah tercapai cukup banyak kemajuan dan perkembangan yang signifikan,” imbuhnya.
