Badan Informasi Geospasial (BIG) meluncurkan Peta Indonesia edisi 2025 yang menampilkan perubahan signifikan, termasuk penulisan nama negara Thailand menjadi ‘Tailan’. Peluncuran ini diumumkan melalui akun Instagram resmi BIG pada 14 Januari 2026, lengkap dengan tautan unduhan peta di situs resmi mereka.
Perubahan Nama dan Cakupan Peta
Perubahan nama ‘Tailan’ tidak hanya terbatas pada penamaan negara, tetapi juga diterapkan pada batas wilayah perairan antara Indonesia dan Thailand. Peta edisi 2025 ini secara komprehensif menggambarkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mencakup wilayah kedaulatan dan hak berdaulat, serta batas darat dan laut dengan negara-negara tetangga. Peta ini juga menyertakan batas administrasi daerah dan memiliki skala 1:5.000.000.
Tujuan utama dari peta ini adalah untuk penegasan infrastruktur geospasial strategis yang menopang kedaulatan wilayah Indonesia dan negara tetangga. Pemutakhiran Peta NKRI merupakan agenda strategis berkala yang dilaksanakan oleh BIG untuk memastikan representasi wilayah Indonesia selalu mutakhir, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Pemutakhiran Peta NKRI adalah bagian dari amanat kebijakan nasional untuk memastikan representasi wilayah Indonesia selalu mutakhir, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Dwi Maryanto, Staf Direktorat Atlas dan Pemanfaatan Informasi Geospasial BIG, dikutip dari laman resmi BIG.
Dasar Hukum dan Proses Penyusunan
Perbaharuan Peta NKRI ini didasarkan pada amanat Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia 2021-2025. Proses penyusunan peta dilakukan secara komprehensif, meliputi pengumpulan data lintas unit teknis, generalisasi, seleksi fitur, dan verifikasi berjenjang.
“Kami melakukan focus group discussion dan koreksi lintas unit teknis untuk memastikan akurasi spasial dan konsistensi data sebelum peta dirilis ke publik,” tambah Dwi Maryanto.
Pembakuan Eksonim dan Peran BIG
BIG menjelaskan bahwa penamaan negara tetangga mengacu pada dokumen eksonim hasil pembakuan resmi. BIG berperan sebagai National Name Authority (NNA) Indonesia dalam proses ini.
“Penamaan negara dalam Peta NKRI disusun melalui kajian kebahasaan dan kesepakatan teknis lintas instansi,” kata Juru Bicara BIG yang juga Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama, Mone Iye Cornelia Marschiavelli.
Proses pembakuan eksonim melibatkan sidang Komisi Pembakuan Eksonim yang terdiri dari BIG, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, pakar linguistik, ahli toponimi, serta mempertimbangkan aspek diplomatik dengan melibatkan Kementerian Luar Negeri. Hasil sidang komisi ini menjadi rujukan resmi dalam penyusunan Peta NKRI dan seluruh produk informasi geospasial BIG.
Sebagai bagian dari kontribusi Indonesia dalam standardisasi nama geografis dunia, BIG telah menyampaikan dokumen eksonim Indonesia pada Sidang United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN) Tahun 2025.
