PKS Belum Final: Wacana Pilkada DPRD Masih Dikaji, Mardani Ali Sera Ungkap Alasan

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum mengambil keputusan final terkait wacana penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Partai berlambang kuda putih ini masih menimbang berbagai masukan, termasuk dari sejumlah organisasi non-pemerintah (NGO).

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) PKS, Mardani Ali Sera, menyatakan bahwa di internal partai masih terdapat perbedaan pandangan mengenai sistem Pilkada. Sebagian mendukung Pilkada langsung oleh rakyat, sementara yang lain berpendapat Pilkada melalui DPRD memiliki argumen tersendiri.

“Masih menimbang masukan dari beberapa NGO,” ujar Mardani kepada wartawan pada Kamis (8/1/2025). Ia menambahkan, “Masih punya pendukung keduanya.”

Menanggapi hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang menunjukkan mayoritas responden menolak Pilkada melalui DPRD, Mardani menekankan bahwa publik berhak menilai sistem yang paling baik.

“Publik punya hak untuk menilai. Karena sekali dalam lima tahun hak mereka untuk memilih langsung bisa dihapuskan,” kata Mardani, mengutip pandangan publik yang menolak penghapusan hak pilih langsung. Ia melanjutkan, “Tapi pendukung Pilkada melalui DPRD juga punya alasan. Bagus terus dijadikan diskursus publik dengan cerdas dan berbasis data.”

Sebelumnya, LSI Denny JA merilis survei yang mengindikasikan penolakan kuat terhadap usulan Pilkada melalui DPRD. Sebanyak 66,1 persen responden menyatakan kurang setuju atau tidak setuju sama sekali dengan wacana tersebut. Kelompok Generasi Z menjadi penolak paling keras.

Survei tersebut menanyakan kepada responden, “Apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju wacana Pilkada tidak langsung atau dipilih oleh DPRD.” Hasilnya adalah sebagai berikut:

“Jadi dari data ini kita lihat bahwa di atas 65 persen menolak pilkada DPRD,” ujar Ardian Sopa, peneliti LSI Denny JA, saat merilis hasil survei di Jakarta pada Rabu (7/1/2026).