Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid, menyatakan bahwa partainya masih dalam tahap mengkaji usulan Partai Golkar mengenai pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilaksanakan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun, Kholid menekankan bahwa prioritas utama saat ini adalah penanganan bencana yang terjadi di Sumatera.
PKS Belum Ambil Sikap Final Soal Skema Pilkada
“Terkait pemilihan kepala daerah, kami sedang mengkaji mana yang terbaik bagi masa depan demokrasi kita. Mana yang lebih baik, apakah langsung atau tidak langsung,” ujar Kholid kepada wartawan pada Senin (22/12/2025). Ia menambahkan bahwa PKS masih membuka ruang dialog dan menerima berbagai masukan dari masyarakat luas, termasuk organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, kalangan akademisi, dan konstituen PKS, sebelum menentukan posisi resmi. “Ada waktunya nanti kami akan sampaikan secara resmi melalui Fraksi di DPR RI,” jelasnya.
Fokus Penanganan Bencana Sumatera Diutamakan
Lebih lanjut, Kholid menilai bahwa pembahasan mengenai koalisi permanen untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 yang juga diusulkan oleh Partai Golkar masih terlalu dini. Menurutnya, fokus semua pihak saat ini sebaiknya diarahkan pada penanganan bencana di Sumatera. “Yang krusial dan mendesak: penanganan bencana Sumatera. Proses rehabilitasi, rekonstruksi dan membangkitkan ekonomi Sumatera menjadi isu besar yang penting untuk diprioritaskan,” tegas Kholid. Ia juga berharap agar pemerintahan Presiden Prabowo dapat berjalan sukses hingga 2029.
Usulan Golkar: Pilkada via DPRD dan Koalisi Permanen
Sebelumnya, Partai Golkar telah menyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 1 Tahun 2025 yang menghasilkan beberapa poin kesepakatan. Salah satu poin penting adalah usulan transformasi pola kerja sama politik dari koalisi elektoral taktis menjadi Koalisi Permanen yang ideologis dan strategis, berbasis pada kesamaan platform dan agenda kebijakan. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dalam keterangan tertulisnya pada Minggu (21/12).
Partai Golkar juga mengusulkan agar Pilkada dilaksanakan melalui DPRD. “Partai Golkar mengusulkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitik beratkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya,” kata Bahlil. Selain itu, Rapimnas Golkar juga merekomendasikan perbaikan dalam sistem Pemilu proporsional terbuka di Indonesia.
