BANDA ACEH – Pemerintah pusat melalui Satuan Tugas (Satgas) Nasional Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana resmi mendirikan posko induk di Banda Aceh. Langkah ini diambil mengingat Aceh merupakan wilayah yang terdampak paling parah oleh bencana.
Percepatan Pemulihan
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal Zakaria Ali, menyatakan bahwa posko induk ini diharapkan mampu mempercepat proses pemulihan pascabencana. “Kehadiran Posko Induk di Banda Aceh diharapkan menjadi pusat kendali terpadu untuk memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan terarah, terkoordinasi, dan tepat sasaran,” ujar Safrizal, Sabtu (10/1/2026), dilansir Antara.
Safrizal telah ditugaskan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk berada di Aceh dan Sumatera Utara sejak 27 November 2025. Ia memfokuskan prioritas utama pada percepatan pembangunan hunian layak bagi masyarakat yang masih mengungsi, serta penanganan rumah rusak ringan dan sedang melalui skema kompensasi.
Selain aspek fisik, posko induk juga berfungsi sebagai kanal komunikasi publik. “Selain yang sifatnya fisik, posko induk diharapkan menjadi kanal utama untuk komunikasi publik, terutama kemajuan-kemajuan atas kerja yang telah dilakukan pemerintah dengan melibatkan secara masif rekan-rekan media baik nasional maupun lokal, termasuk optimalisasi ruang sosial media,” jelas Safrizal.
Pembentukan Satgas
Satgas Nasional Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dibentuk atas arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya adalah untuk mempercepat pemulihan wilayah yang terdampak bencana.
Presiden Prabowo menunjuk Mendagri Tito Karnavian sebagai Ketua Satgas. Ia didampingi oleh Wakil Ketua Satgas Richard Tampubolon, serta dewan pengarah yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).
Mendagri Tito Karnavian memimpin rapat perdana Satgas Nasional bersama Menko PMK, Menteri Pekerjaan Umum, Sekretaris Kabinet, Wakil Ketua Satgas, Dirjen Bina Adwil Kemendagri, serta para Sekretaris Jenderal kementerian/lembaga terkait. Rapat ini menjadi langkah awal penguatan koordinasi lintas sektor.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa penunjukan Mendagri sebagai Ketua Satgas didasarkan pada luasnya wilayah terdampak yang mencakup tiga provinsi. “Dalam kapasitasnya sebagai Mendagri, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai dapat dilakukan secara lebih efektif dan menyeluruh,” kata Prasetyo.
