Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2026 rampung pada hari ini, Senin (22/12/2025). Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa proses negosiasi antara pemerintah, pengusaha, dan serikat buruh telah memasuki tahap akhir.
Pembahasan UMP Jakarta 2026 Masuki Tahap Akhir
“Hari ini pembahasan yang terakhir antara Pemerintah DKI Jakarta sebagai penengah di tengah kemudian para pengusaha dan para buruh. Mudah-mudahan hari ini selesai,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin (22/12/2025).
Pramono menjelaskan bahwa penetapan UMP Jakarta 2026 mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025. Aturan tersebut menetapkan rentang kenaikan UMP antara 0,5 hingga 0,9 persen.
“Di dalam UMP yang telah diterapkan sesuai dengan PP tersebut, besarannya adalah 0,5 sampai dengan 0,9. Sekarang sedang dilakukan pembahasan untuk itu,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa berbagai aspek menjadi pokok bahasan dalam dialog antara buruh dan pengusaha, dengan Pemprov DKI Jakarta berperan sebagai fasilitator.
“Tarik-menarik pasti terjadi dan Pemerintah DKI Jakarta berada di tengah sebagai penengah,” ucap Pramono.
Tiga Insentif Tambahan untuk Buruh
Selain penetapan upah, Pramono juga menjanjikan sejumlah insentif tambahan bagi para buruh di Jakarta. Insentif ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja di Ibu Kota.
“Apa insentifnya? Pertama berupa transportasi. Kedua berupa kesehatan. Yang ketiga adalah memberikan kebutuhan air minum dari PAM Jaya yang lebih murah,” papar Pramono.
Pramono menegaskan bahwa pengumuman resmi UMP Jakarta 2026 akan dilakukan segera setelah pembahasan tuntas hari ini. Meskipun PP 49/2025 memberikan batas waktu penetapan hingga 24 Desember 2025, ia berharap kesepakatan dapat dicapai lebih awal.
“Kalau selesai hari ini ya akan segera diumumkan. Walaupun PP tersebut mengatur batas waktunya adalah tanggal 24 Desember. Saya berharap hari ini bisa selesai,” pungkasnya.
