Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menghormati pandangan partai politik mengenai wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. Ia menyatakan bahwa pembahasan mengenai hal tersebut terbuka lebar di DPR untuk didiskusikan lebih lanjut.
Pernyataan Eddy ini merespons pandangan sejumlah elite partai politik, termasuk dari PDIP, yang menolak usulan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD. Menurut Eddy, setiap partai politik memiliki prinsip dan posisi masing-masing dalam menyikapi isu ini.
“Nah, saya kira untuk dinamika seperti itu, kan di mana saja terjadi, untuk isu-isu tertentu kan masing-masing partai memiliki standing position gitu ya. Kami tentu menghormati posisi masing-masing dan semua partai,” ujar Eddy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/1/2026).
Wakil Ketua Umum PAN ini menekankan bahwa ruang diskusi dan dialog terkait sistem Pilkada di Indonesia sangat terbuka. Ia menegaskan bahwa kepentingan masyarakat harus selalu menjadi prioritas utama.
“Tetapi inilah, apa, terbuka ruang untuk kita lakukan diskusi, dialog, dan saya kira dengan adanya dialog itu kita mencari titik temu,” kata Eddy.
Ia menambahkan, “Titik temu di antara semua pemangku kepentingan dengan tujuan satu ya, kita mendahulukan kepentingan daripada masyarakat di atas segala-galanya, gitu.”
Lebih lanjut, Eddy Soeparno menyoroti maraknya politik transaksional dan mahalnya biaya politik yang terasa signifikan pada Pemilu 2024. Ia berharap ke depannya akan ada payung hukum yang efektif untuk meminimalkan praktik politik uang dalam sistem politik nasional.
“Jadi kita melihat bahwa Undang-Undang Pemilu itu merupakan sebuah undang-undang yang memang perlu dilakukan evaluasi. Karena kondisi yang senantiasa berubah di lapangan. Eh, terutama kita saksikan di Pemilu 2024 kemarin itu money politics dan politik apa namanya, politik pemilu mahal, itu sangat terasa,” ungkap Eddy Soeparno.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus secara tegas menolak gagasan Pilkada dipilih DPRD. Ia mempertanyakan apakah Indonesia ingin kembali ke masa lalu di mana partisipasi rakyat dalam memilih pemimpin dibatasi.
“Pertanyaannya, apakah kita mau mundur ke belakang di mana rakyat tidak terlibat dalam memilih pemimpin mereka? Bangsa-bangsa lain terus berusaha memperbaiki peradaban demokrasi mereka, kenapa kita justru ingin kembali dipangku oleh adab masa lalu yang buruk?” ujar Deddy kepada wartawan, Selasa (23/12).
Senada dengan itu, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira berpendapat bahwa jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, hal tersebut akan menimbulkan kemarahan rakyat. Ia menyarankan agar sistem pemilihan langsung yang ada saat ini lebih baik dibenahi.
“Dalam sistem demokrasi, berlaku hukum yang tidak tertulis: ‘apa yang sudah diberikan kepada rakyat, pantang untuk diambil kembali’. Perubahan sistem pemilihan kita, memang cenderung terlalu cepat, dari tidak langsung oleh DPRD menjadi pemilihan langsung oleh rakyat,” kata Andreas kepada wartawan, Rabu (31/12).
