Jakarta – Sebanyak 29 desa di wilayah Aceh dan Sumatera Utara dilaporkan hilang akibat bencana banjir dan longsor yang terjadi. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Yandri Susanto mengungkapkan bahwa beberapa desa tersebut bahkan berubah menjadi alur sungai.
Desa Hilang Total Akibat Bencana
Pernyataan ini disampaikan Yandri dalam rapat Komisi V DPR bersama seluruh mitra kerja di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (27/1/2026). Ia menjelaskan bahwa desa yang hilang merujuk pada wilayah kerja, sarana, prasarana pemerintahan desa, hingga pelayanan publik yang terdampak secara total oleh bencana.
“Desa-desanya ada yang menjadi sungai. Jadi banyak desa yang selama ini ada di sempadan sungai, ketika banjir, sungai pindah ke desa itu. Jadi desanya benar-benar hilang,” ujar Yandri.
Meskipun wilayah desa hilang, Yandri memastikan bahwa penduduknya tetap ada dan kini berstatus mengungsi. “Tapi penduduknya, termasuk kepala desanya dan perangkat lainnya tetap ada, mengungsi. Jadi ini mungkin yang PR terberat di kami,” imbuhnya.
Rincian Desa yang Hilang
Berdasarkan data per 12 Januari 2026, Yandri merinci bahwa 29 desa yang kehilangan wilayahnya tersebar di enam kabupaten/kota. Rinciannya adalah 21 desa di Aceh dan delapan desa di Sumatera Utara.
“Dilaporkan jumlah desa yang hilang wilayahnya sebanyak 29 desa di 6 kabupaten/kota, yaitu di Aceh ada 21 desa. Ini benar-benar hilang. Ada yang tadi saya bilang ada jadi sungai, ada yang tertimbun lumpur. Jadi sudah, desanya sudah nggak ada. Termasuk bangunannya dan sarana-prasarananya sudah nggak ada sama sekali,” jelasnya.
“Di Sumut ada 8 desa. Kemudian, di Provinsi Sumbar tidak terdapat desa yang hilang,” tambah Yandri.
Langkah Penanganan Pemerintah
Pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah penanganan untuk desa-desa yang terdampak bencana ini, termasuk yang hilang wilayahnya. Penanganan dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Langkah-langkah tersebut meliputi:
- Pemetaan dan pemutakhiran data desa terdampak.
- Penyusunan perencanaan relokasi.
- Penyediaan lahan relokasi yang aman dan tidak rawan bencana.
- Rekonstruksi sarana dan prasarana dasar, termasuk rumah, air bersih, fasilitas pendidikan, dan kesehatan.
- Pemulihan ekonomi di tingkat desa, yang mencakup pengembangan desa tematik, UMKM, Bumdes, Kopdes, dan pasar desa.
“Kelima, rekonstruksi sarana dan prasarana dasar. Ini ada rumah, tentu ada kelengkapannya sarana air bersih, sarana pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Pemulihan ekonomi, ini penting di tingkat desa nanti. Ada desa tematik, UMKM, bumdes, kopdes, dan tentu ada pasar desa,” tutur Yandri.
