Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan bahwa rehabilitasi wilayah hulu daerah aliran sungai (DAS) akan menjadi prioritas utama dalam upaya pembangunan kembali kawasan yang terdampak bencana di Sumatera. Ia menekankan pentingnya evaluasi tata ruang agar sesuai dengan peruntukannya.
Evaluasi Tata Ruang Berbasis Mitigasi Bencana
AHY menjelaskan bahwa kunci utama dalam membangun kembali kawasan pascabencana adalah dengan memastikan tata ruang wilayah yang benar-benar sesuai fungsinya. “Saya rasa bagian utama dari membangun lebih baik ini sangat bergantung pada tata ruang wilayah yang benar-benar sesuai dengan peruntukannya. Dan kita harus berani mengevaluasi tata ruang sehingga berbasis pada mitigasi dan adaptasi terhadap bencana. Dalam konteks ini, prioritasnya adalah rehabilitasi hulu daerah aliran sungai,” ujar AHY dalam rapat koordinasi Satgas di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (15/1/2026).
Menurut AHY, pendekatan ini merupakan upaya strategis untuk mencegah terulangnya risiko bencana di masa depan. Pemerintah juga berkomitmen untuk memastikan pembangunan yang dilakukan bersifat berkelanjutan.
Relokasi Warga dan Normalisasi Pelayanan Pertanahan
Selain rehabilitasi fisik, pemerintah juga tengah menyiapkan program relokasi bagi warga yang rumahnya tidak memungkinkan untuk dibangun kembali di lokasi semula. Keputusan ini diambil demi keselamatan warga, terutama bagi mereka yang tinggal di kawasan rawan bencana.
“Dan kita pastikan adalah upaya untuk relokasi untuk rumah-rumah yang memang tidak memungkinkan dibangun di tempat awal. Ini diperlukan pendataan kebutuhan lahan dan juga verifikasi status sehingga benar-benar clean and clear untuk hunian tetap,” jelas AHY.
Proses relokasi ini akan didukung penuh dengan pendataan kebutuhan lahan yang cermat serta verifikasi status kepemilikan tanah. Hal ini penting untuk memastikan semua aspek legalitas tuntas sebelum lahan tersebut ditetapkan sebagai hunian tetap bagi para pengungsi.
Lebih lanjut, AHY menambahkan bahwa pemerintah akan mengoptimalkan pelayanan pertanahan dengan sistem “menjemput bola”. Petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan turun langsung menemui warga dan para pengungsi untuk mempercepat proses administrasi.
“Dan yang terakhir tentunya terkait dengan normalisasi pelayanan pertanahan agar menjemput bola. Para petugas BPN tentunya bisa melakukan upaya ini, datang ke warga, para pengungsi agar prosesnya lebih cepat,” tuturnya.
