Padang – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) V Padang pada Selasa (20/1/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan percepatan pemulihan infrastruktur sungai dan irigasi pascabencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera Barat (Sumbar). Andre juga berupaya menyinkronkan perencanaan serta dukungan anggaran dari pemerintah pusat yang nilainya mencapai triliunan rupiah.
Kawal Anggaran Strategis untuk Sumbar
Andre Rosiade menegaskan komitmennya untuk mengawal penuh seluruh usulan anggaran strategis BWSS V. Dukungan ini mencakup penanganan darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi jangka panjang. Ia menyampaikan bahwa pemerintah pusat, di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) RI, telah menyiapkan anggaran besar sebagai bukti kehadiran negara bagi masyarakat Sumbar yang terdampak bencana.
“Total anggaran infrastruktur yang disiapkan untuk Sumatera Barat mencapai Rp 18,3 triliun, dengan porsi signifikan dialokasikan untuk sektor sumber daya air,” ujar Andre dalam keterangan tertulisnya.
Rincian Skema Penanganan Infrastruktur Sungai dan Irigasi
Andre merinci skema penanganan sungai yang akan dilakukan. Anggaran tanggap darurat sebesar Rp 300 miliar telah disiapkan untuk penanganan cepat di titik-titik kritis. Selanjutnya, program Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) normalisasi sungai membutuhkan anggaran sekitar Rp 3,4 triliun untuk menangani 43 sungai di Sumbar. Sektor irigasi juga mendapat perhatian melalui skema Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 dengan usulan anggaran sekitar Rp 1,1 triliun.
Dari 34 sungai yang terdampak bencana berat, Andre menyebutkan 25 sungai di antaranya telah tertangani dan sesuai rencana. Sebanyak 18 sungai lainnya juga tengah dalam proses pengerjaan.
Perhatian Khusus untuk Batang Anai dan Hambatan Lahan
Andre memberikan perhatian khusus pada penanganan Batang Anai di Padang Pariaman. Sungai ini dinilai sangat strategis karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan operasional Bandara Internasional Minangkabau (BIM). Normalisasi Batang Anai dari hulu ke hilir menjadi prioritas nasional demi perlindungan objek vital dan konektivitas Sumbar.
Ia menegaskan kesiapannya menjadi penghubung langsung dengan pemerintah pusat untuk mempercepat proyek-proyek yang sering terhambat birokrasi atau kendala teknis di lapangan. Andre juga menyoroti persoalan pembebasan lahan yang menjadi hambatan klasik pembangunan infrastruktur di Sumbar. Ia meminta jajaran BWSS V lebih proaktif berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan melaporkan kendala yang dihadapi.
“Saya menegaskan siap turun tangan langsung berkomunikasi dengan kepala daerah agar persoalan lahan tidak menghambat pemanfaatan anggaran besar yang telah disiapkan negara,” tegasnya.
Sinergi Kunci Keberhasilan Pemulihan
Andre menekankan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, BWSS, dan pemerintah daerah adalah kunci keberhasilan pemulihan Sumbar. Anggaran triliunan rupiah yang telah disiapkan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Seluruh pihak diharapkan bergerak cepat, solid, dan tidak terjebak pada hambatan administratif yang berlarut-larut.
Analisis Teknis BWSS V: Curah Hujan Ekstrem Pemicu Bencana
Kepala BWSS V Padang, Naryo Widodo, memaparkan analisis teknis terkait bencana hidrometeorologi ekstrem pada November 2025. Ia menjelaskan bahwa curah hujan ekstrem hingga 240 milimeter (mm) per hari akibat siklon tropis menjadi pemicu utama banjir bandang dan longsor di 11 wilayah Sumbar.
Naryo menyoroti kondisi kritis Batang Kuranji yang mengalami penurunan fungsi hingga 48%. Daya tampung sungai tersebut menyusut dari 189 menjadi 98 meter kubik (m2) per detik akibat sedimentasi masif dan kerusakan lahan di bagian hulu. Untuk mengatasi hal ini, BWSS V merencanakan pembangunan sabo dam guna menahan laju sedimen.
Progres Penanganan dan Kebutuhan Alat Berat
Naryo melaporkan bahwa dari 34 sungai terdampak bencana, 25 sungai telah ditangani dengan progres fisik melampaui 50%. Namun, ia mengakui adanya kendala kekurangan 48 unit alat berat dari total kebutuhan 105 unit untuk mengoptimalkan penanganan di 101 titik kerusakan.
Rincian Kebutuhan Anggaran dan Proyek Prioritas
Secara finansial, Naryo merinci total kebutuhan anggaran yang diusulkan mencapai Rp 4,8 triliun. Anggaran ini mencakup Rp 300 miliar untuk tanggap darurat, Rp 3,4 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi normalisasi 43 sungai, serta Rp 1,1 triliun melalui skema Inpres Irigasi 2025.
Proyek prioritas meliputi pengamanan Batang Anai di kawasan BIM, serta pembangunan tanggul dan jetty di Batang Ulakan, Padang Pariaman. BWSS V juga menyiapkan langkah rehabilitasi jangka panjang, termasuk pembangunan check dam atau sabo dam tambahan di kawasan Batu Busuk dan hulu Batang Kuranji untuk mengendalikan sedimen dan melindungi infrastruktur jembatan.
