Pemerintah Indonesia merespons penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh pasukan Amerika Serikat. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mendesak semua pihak untuk mengedepankan dialog dan mematuhi hukum internasional.
Seruan Dialog dan Kepatuhan Hukum Internasional
Melalui akun X resminya pada Senin (5/1/2025), Kemlu RI menyatakan, “Indonesia menyerukan kepada semua pihak agar mengedepankan dialog dan menahan diri, serta mematuhi hukum internasional, termasuk prinsip-prinsip yang tertuang dalam Piagam PBB dan hukum humaniter internasional.” Pernyataan ini menekankan pentingnya penghormatan terhadap prinsip hukum internasional, terutama dalam menjamin keselamatan dan kondisi warga sipil.
Pemerintah Indonesia juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas eskalasi situasi di Venezuela pasca-serangan AS dan penangkapan Presiden Maduro. Kemlu menilai tindakan tersebut berisiko mengganggu stabilitas kawasan.
“Indonesia menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas setiap tindakan yang melibatkan penggunaan atau ancaman kekuatan, yang berisiko menciptakan preseden berbahaya dalam hubungan internasional serta dapat mengganggu stabilitas dan perdamaian kawasan, serta melemahkan prinsip kedaulatan dan diplomasi,” ujar Kemlu.
Lebih lanjut, Indonesia menyerukan komunitas internasional untuk menghormati hak dan kehendak rakyat Venezuela dalam menjalankan kedaulatan serta menentukan arah masa depan bangsa mereka.
Operasi AS di Venezuela dan Kecaman Internasional
Penangkapan Nicolas Maduro oleh pasukan AS pada Sabtu (3/1) dini hari merupakan puncak dari tekanan berbulan-bulan terhadap Venezuela. Operasi ini diawali dengan serangan besar-besaran AS ke sejumlah titik di Venezuela.
Pemerintahan Trump menyebut Maduro sebagai pemimpin yang tidak sah. Setelah penangkapan, Maduro dan istrinya, Cilia Flores, dibawa ke Amerika Serikat. Trump menuduh Maduro dan kartel narkoba bertanggung jawab atas ribuan kematian warga AS akibat narkoba ilegal.
Sejak September 2025, pasukan AS dilaporkan telah membunuh lebih dari 100 orang dalam setidaknya 30 serangan terhadap kapal yang diduga terlibat penyelundupan narkoba dari Venezuela. Para ahli hukum menilai aksi AS tersebut berpotensi melanggar hukum domestik dan internasional.
