Jakarta – Ribuan massa dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh dijadwalkan kembali menggelar aksi demonstrasi pada Kamis (15/1/2026). Kali ini, unjuk rasa akan dipusatkan di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di Jakarta Pusat.
Rekayasa Lalu Lintas Bersifat Situasional
Menyikapi rencana demonstrasi tersebut, Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya menyatakan akan melakukan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional. Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Komarudin menegaskan bahwa prioritas utama tetap pada kelancaran aktivitas masyarakat.
“Sifatnya situasional dengan tetap memprioritaskan kegiatan aktivitas masyarakat,” ujar Komarudin kepada wartawan, Rabu (14/1/2026). Ia menambahkan bahwa rekayasa lalu lintas akan dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kondisi di lapangan di setiap titik aksi.
“Sekiranya perlu dilakukan rekayasa akan dilakukan secara bertahap. Ini berlaku di semua titik dengan pola yang berbeda di tiap titiknya,” jelasnya. “Protap pelayanan penyampaian pendapat di muka umum kami siapkan setiap hari dengan situasi dan kondisi yang selalu menyesuaikan dinamika dan aktivitas masyarakat,” imbuhnya.
Empat Tuntutan Buruh
Presiden KSPI dan Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan bahwa aksi demonstrasi besok akan diikuti oleh sekitar 500 hingga 1.000 buruh yang berasal dari wilayah Jabodetabek, Karawang, dan Purwakarta. Aksi ini merupakan kelanjutan dari unjuk rasa sebelumnya yang telah dilaksanakan pada 30 Desember 2025 dan 8 Januari 2026.
Said Iqbal memaparkan empat tuntutan utama yang akan disuarakan oleh para buruh:
- Pertama, menuntut Gubernur DKI Jakarta untuk segera merevisi Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 menjadi sebesar Rp 5,89 juta.
- Kedua, menuntut Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) DKI Jakarta 2026 ditetapkan minimal 5 persen di atas 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
- Ketiga, menuntut DPR RI untuk segera membahas dan mengesahkan Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan yang baru, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168 Tahun 2024.
- Keempat, menyampaikan penolakan terhadap rencana pemilihan kepala daerah (pilkada) yang diusulkan melalui DPRD.
Said Iqbal menyoroti disparitas upah di Jakarta yang dinilainya masih rendah meskipun biaya hidup di ibu kota sangat tinggi. “Jakarta adalah kota dengan biaya hidup sangat mahal, bahkan berdasarkan berbagai riset internasional, lebih mahal dibandingkan Kuala Lumpur, Bangkok, Hanoi, Beijing, hingga St. Petersburg. Namun ironisnya, upah minimum buruh di Jakarta justru sangat rendah, hanya sekitar Rp 5,73 juta,” ungkapnya.
Mengenai tuntutan pengesahan UU Ketenagakerjaan baru, Said Iqbal menekankan pentingnya regulasi yang sejalan dengan putusan MK. “Tuntutan utama aksi 15 Januari adalah desakan kepada DPR RI agar segera membahas dan mengesahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru, sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 Tahun 2024,” tegasnya.
Selain itu, KSPI dan Partai Buruh juga secara tegas menolak wacana pilkada melalui DPRD. “KSPI dan Partai Buruh dengan tegas menolak rencana pemilihan kepala daerah melalui DPRD dan menyatakan bahwa pilkada harus tetap dipilih langsung oleh rakyat. Penolakan ini berangkat dari pengalaman konkret buruh,” pungkasnya.
