Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, menyampaikan harapan agar Jakarta terus bergerak menuju pembangunan yang inklusif, berdaya saing, dan berkeadilan pada tahun 2026. Ia menekankan bahwa Jakarta masih menghadapi berbagai tantangan mendesak yang membutuhkan kerja sama dan kebijakan konsisten.
Tantangan Mendasar Jakarta di 2026
Menurut Kenneth, persoalan klasik seperti hunian, transportasi, lingkungan hidup, dan kesejahteraan sosial warga masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ia berharap tahun 2026 menjadi momentum percepatan penyelesaian masalah-masalah mendasar tersebut.
“Dengan berbagai tantangan yang masih dihadapi, saya menegaskan komitmen untuk terus mengawal arah pembangunan Ibu Kota agar bisa berjalan sesuai dengan kebutuhan warga Jakarta. Tahun 2026 diharapkan tidak hanya menjadi simbol pergantian waktu, tetapi juga bisa menjadi momentum percepatan penyelesaian persoalan-persoalan mendasar,” tegas Kenneth dalam keterangannya, Selasa (30/12/2025).
Kenneth, yang akrab disapa Bang Kent, menambahkan bahwa pembangunan Jakarta tidak boleh hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga harus menyentuh peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ia mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk lebih responsif terhadap isu-isu klasik seperti banjir, kemacetan, kualitas udara, dan ketimpangan sosial.
“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus bisa semakin responsif terhadap persoalan klasik yang belum tuntas, seperti banjir, kemacetan, kualitas udara, dan ketimpangan sosial. Kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD DKI Jakarta, dunia usaha, dan masyarakat bisa menjadi kunci agar setiap kebijakan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Jakarta,” ujar Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta tersebut.
Pekerjaan Rumah Strategis Pemprov DKI
Kenneth membeberkan sejumlah pekerjaan rumah strategis yang harus segera diselesaikan oleh Pemprov DKI Jakarta, antara lain:
- Percepatan pembangunan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dengan target sekitar 19 ribu unit.
- Pengendalian banjir dan rob melalui penguatan sistem drainase, tanggul, serta normalisasi sungai dan kawasan pesisir.
- Pembenahan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.
Selain itu, pembangunan flyover dan jembatan diharapkan benar-benar diarahkan untuk mengurai kemacetan secara efektif. Peningkatan layanan transportasi publik seperti MRT dan TransJakarta juga perlu terus ditingkatkan dan menjadi prioritas agar semakin terintegrasi, terjangkau, dan mendorong peralihan warga dari kendaraan pribadi.
Fokus Pembangunan Hunian dan Lingkungan
Terkait sektor hunian, Ketua IKAL PPRA LXII Lemhannas RI ini menegaskan bahwa target pembangunan 19 ribu unit rumah tidak boleh hanya mengejar kuantitas. Pemerintah daerah diminta memastikan kualitas bangunan, kepastian status hunian, serta ketersediaan prasarana dan utilitas dasar.
“Percepatan pembangunan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus menjadi prioritas utama. Program ini tidak hanya berorientasi pada pencapaian angka, tetapi juga harus menjamin kualitas bangunan, kepastian status hunian, serta ketersediaan sarana, prasarana, dan utilitas umum. Pembangunan hunian harus dilakukan secara terintegrasi melalui optimalisasi rumah susun, penataan kawasan kumuh, pemanfaatan lahan milik daerah, serta kerja sama dengan pihak swasta dengan skema pembiayaan yang berkeadilan dan penyaluran yang tepat sasaran,” jelasnya.
Kenneth juga menyoroti isu lingkungan, khususnya sampah, banjir, dan kualitas udara. Normalisasi sungai, penguatan drainase, serta perlindungan ruang terbuka hijau harus dilakukan secara berkelanjutan dan terencana, disertai langkah konkret pengendalian emisi serta perluasan transportasi ramah lingkungan.
Penguatan Ekonomi dan Penanganan Bencana
Di sisi lain, penguatan sektor ekonomi kerakyatan, terutama UMKM dan ekonomi kreatif, dinilai penting untuk membuka lapangan kerja baru dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Hal ini diharapkan dapat membuat Jakarta tetap menjadi kota inklusif dan menekan ketimpangan sosial.
Kenneth menegaskan akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara optimal agar setiap program pemerintah daerah tepat sasaran, transparan, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) PDI Perjuangan Jakarta, ia juga menyinggung penanganan bencana di tingkat nasional. Menurutnya, Indonesia membutuhkan penanganan bencana yang terencana dan terpadu, mulai dari pencegahan hingga pemulihan pascabencana.
“Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penanggulangan bencana, dunia usaha, dan masyarakat harus terus diperkuat dengan dukungan anggaran yang memadai serta tata kelola anggaran yang transparan, agar setiap bencana dapat ditangani secara cepat, manusiawi, dan berkelanjutan,” tuturnya.
Kenneth menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa tahun 2026 harus menjadi momentum percepatan penyelesaian berbagai persoalan mendasar di Jakarta. Ia optimistis Jakarta dapat tumbuh menjadi kota yang lebih tertata, tangguh, serta berkeadilan.
“Saya juga menekankan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan program pembangunan serta dukungan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Sinergi dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar pembangunan bisa berjalan efektif dan berkelanjutan. Dengan langkah tersebut, saya optimistis Jakarta dapat terus tumbuh menjadi kota yang lebih tertata, tangguh, serta berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, sejalan dengan visi Jakarta sebagai kota global yang inklusif dan manusiawi,” tutupnya.
